Porosmedia.com, Bandung – Meski hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tren positif pada indeks kepuasan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini menghadapi tamparan keras di sektor fundamental: ekonomi dan lapangan kerja.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa meskipun layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi umum melampaui angka kepuasan 80 persen, performa ekonomi masih menjadi rapor merah yang belum tuntas dikerjakan.
Sorotan tajam tertuju pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tertahan di angka 7,44 persen. Angka ini menjadi anomali mengingat Kota Bandung dikenal sebagai lumbung sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan tinggi.
“Ada ketidaksesuaian (mismatch) antara output dunia pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. Ini tantangan besar yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Farhan dalam keterangannya di Balai Kota Bandung, Jumat (17/4/2026).
Kegagalan menyerap tenaga kerja terdidik ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam iklim investasi atau ketimpangan kurikulum pendidikan terhadap permintaan pasar industri saat ini.
Di sisi lain, narasi stabilitas ekonomi di bawah kendali inflasi 1 persen ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan di tingkat akar rumput. Wali Kota mengakui adanya gejala penurunan daya beli yang signifikan, di mana harga barang terasa mencekik meski secara statistik inflasi dinyatakan rendah.
“Secara angka inflasi terkendali, tetapi realitasnya masyarakat masih merasa harga-harga mahal. Artinya, daya beli kita memang belum benar-benar pulih,” tegasnya.
Lemahnya daya beli ini semakin diperparah dengan stagnansi di sektor industri pengolahan serta terbatasnya aktivitas transportasi udara, yang secara sistemik memukul sektor perdagangan dan ritel sebagai tulang punggung ekonomi Kota Kembang.
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang berada di level 5,29 persen dinilai pengamat belum mampu menggerakkan roda ekonomi secara inklusif. Tanpa adanya akselerasi pada pembangunan infrastruktur dan pembenahan transportasi publik yang terintegrasi, target pencapaian kepuasan 100 persen dikhawatirkan hanya akan menjadi target administratif semata.
Ke depan, Pemkot Bandung mengklaim akan fokus pada penguatan sektor industri dan pembukaan lapangan kerja secara masif guna menekan angka pengangguran yang kian mengkhawatirkan. Publik kini menunggu apakah komitmen ini akan mewujud menjadi kebijakan konkret atau sekadar respons terhadap hasil survei. (Ziz)**
