Porosmedia.com, Bandung – Pasca-libur Idulfitri 1447 H, masalah klasik tumpukan sampah di Kota Bandung kembali mencuat ke permukaan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung baru mulai mengoptimalkan pengangkutan sampah pada H+2 Lebaran (Senin, 23/3/2026), seiring dibukanya kembali operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Kondisi ini memicu sorotan mengenai sejauh mana efektivitas kemandirian pengelolaan sampah kota, mengingat penghentian operasional TPA selama dua hari saja (Hari H dan H+1) sudah cukup untuk menghambat distribusi sampah di tingkat TPS dan protokol jalan.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruq, mengakui adanya hambatan distribusi akibat libur operasional TPA. Meski 1.025 personel dan 134 armada telah dikerahkan pada H+2, pembersihan belum menyentuh seluruh titik secara tuntas.
“Memang belum seluruh TPS itu ‘clear’. Tapi yang penting tidak meluber ke jalan,” ujar Salman, Selasa (24/3/2026).
Keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti diduga masih menjadi kendala utama. Akibatnya, strategi DLH saat ini hanya bersifat “pengendalian” agar sampah tidak mengganggu lalu lintas, bukannya penyelesaian total di hulu maupun hilir secara instan.
Pusat keramaian seperti Jalan Asia Afrika, Braga, Alun-alun, dan Gasibu menjadi titik paling krusial. Kehadiran wisatawan saat libur Lebaran meningkatkan beban volume sampah secara signifikan. Data DLH mencatat volume sampah pada malam takbiran saja mencapai 208 ton, naik 2% dibanding tahun lalu.
Publik kini mempertanyakan keberlanjutan fungsi fasilitas pengolahan sampah mandiri. Meski TPST Babakan Siliwangi dan Gedebage dilaporkan mulai beroperasi dengan input sekitar 8 ton, angka tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan total produksi sampah kota yang mencapai ratusan ton per hari.
Memasuki H+3 (24/3/2026), DLH mulai mengalihkan fokus pada penyisiran titik pembuangan sampah liar yang muncul selama periode libur. Kemunculan titik liar ini disinyalir merupakan dampak domino dari tertahannya pengangkutan di tingkat RW dan TPS resmi saat TPA tutup.
”Kita akan menyisir titik-titik yang tiba-tiba jadi tempat buang sampah liar. Kalau dibiarkan, itu akan memicu timbulan sampah yang lebih besar,” tegas Salman.
Catatan Redaksi:
Meskipun pengerahan ribuan personel dan ratusan armada patut diapresiasi secara teknis, ketergantungan kronis terhadap TPA Sarimukti tetap menjadi rapor merah bagi manajemen lingkungan hidup di Kota Bandung. Tanpa akselerasi nyata pada teknologi pengolahan sampah di tingkat kota—seperti optimalisasi RDF atau pengolahan skala lingkungan yang masif—Kota Bandung diprediksi akan terus mengalami “darurat sampah musiman” setiap kali TPA mengalami kendala operasional.
Pemerintah Kota Bandung dituntut tidak hanya terjebak pada rutinitas pengangkutan, tetapi juga memastikan penegakan aturan serta penyediaan sarana pengolahan yang benar-benar mampu mereduksi sampah sebelum sampai ke TPA. (Red/PM/)
