Porosmedia.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), angkat bicara meluruskan polemik terkait kabar belum dibayarkannya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jabar.
KDM menegaskan bahwa secara administratif dan regulasi pengupahan, hak gaji para pegawai tersebut memang belum memasuki masa pencairan. Hal ini merujuk pada garis waktu (timeline) kontrak kerja yang baru efektif berjalan di awal tahun 2026.
Menanggapi isu yang beredar mengenai kekosongan kas daerah, KDM membantah keras. Ia memastikan posisi fiskal Jawa Barat dalam kondisi sehat untuk memenuhi kewajiban terhadap aparatur maupun pihak ketiga.
”Posisi kas daerah saat ini tersedia Rp707 miliar. Angka ini lebih dari cukup untuk meng-cover berbagai kebutuhan belanja daerah, termasuk pembayaran termin kontraktor yang pekerjaannya sudah selesai,” ujar KDM saat ditemui di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026).
KDM menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan memang diterbitkan pada medio September-Oktober 2025, namun masa aktif kerja (TMT) ditetapkan mulai 1 Januari 2026.
Secara teknis operasional, sistem penggajian mengikuti prinsip pay-after-work (dibayar setelah bekerja).
- Masa Kerja: 1 Januari – 31 Januari 2026.
- Estimasi Pencairan: Awal Februari 2026.
”Logikanya adalah bekerja dulu penuh selama satu bulan, baru kemudian menerima hak gaji. Jadi, bukan karena anggaran tidak ada, melainkan memang belum waktunya bayar,” tambahnya.
Langkah klarifikasi ini dinilai krusial untuk mencegah meluasnya disinformasi di kalangan ribuan PPPK Paruh Waktu yang baru saja bergabung. Publik mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap konsisten menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, terutama dalam memastikan hak-hak pekerja diberikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah dijanjikan pada Februari mendatang.
