Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) mulai menjajaki potensi kerja sama bilateral dengan Pemerintah Republik Kuba. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sate pada Selasa (23/12/2025) tersebut membahas peluang kolaborasi di sektor kesehatan, bioteknologi, pendidikan, hingga manajemen kebencanaan.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menerima langsung kunjungan resmi Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Dagmar Gonzales Grau. Dalam pertemuan tersebut, Erwan mengungkapkan ketertarikannya terhadap sistem kesehatan masyarakat Kuba yang dikenal memiliki jangkauan inklusif hingga ke tingkat komunitas.
“Kami melihat ada keselarasan visi dalam pembangunan sosial. Pengalaman Kuba dalam layanan kesehatan berbasis komunitas dan bioteknologi menjadi poin yang relevan dengan prioritas pembangunan yang sedang kami akselerasi di Jawa Barat,” ujar Erwan dalam keterangan resminya.
Meski terpaut jarak geografis yang signifikan, Pemdaprov Jabar menilai Kuba dapat menjadi mitra strategis untuk program transfer of knowledge. Sektor yang dibidik mencakup pelatihan tenaga medis profesional serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
Erwan menambahkan bahwa saat ini kedua belah pihak masih melakukan pembahasan mendalam mengenai rincian teknis kesepakatan tersebut. “Peluangnya ada di proyek percontohan dan program peningkatan kapasitas. Harapannya, kerja sama ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tingkat lokal,” tambahnya.
Di sisi lain, Duta Besar Kuba, Dagmar Gonzales Grau, yang hadir bersama Sekretaris Pertama Kedutaan, Juan Francisco Noyola Ugalde, menyepakati penguatan diplomasi lewat jalur budaya. Sebagai bentuk komitmen awal, kedua pihak merencanakan sebuah perhelatan budaya besar di Kota Bandung pada tahun 2026.
Acara tersebut diproyeksikan sebagai wadah akulturasi seni sekaligus instrumen untuk mempererat hubungan emosional antara warga Jawa Barat dan Kuba sebelum masuk ke tahap kerja sama teknis yang lebih kompleks.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian mengenai besaran anggaran atau payung hukum spesifik (MoU) yang ditandatangani, mengingat status kerja sama ini masih dalam tahap penjajakan strategis.
