Porosmedia.com, Bandung – Bandung
Indonesian Politics Research and Consulting menggelar diskusi publik bertajuk Forum Profesor Bandung: Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 & Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin (15/12/2025). Forum ini menjadi ruang refleksi akademik yang secara terbuka mengulas capaian, tantangan, serta arah kepemimpinan Pemerintah Kota Bandung di bawah Wali Kota Muhammad Farhan.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menyatakan forum tersebut sengaja dihadirkan untuk mengisi kekosongan ruang dialog antara kampus dan praktik pemerintahan di lapangan. Menurutnya, selama ini mekanisme akademik di kampus belum sepenuhnya terhubung dengan dinamika kebijakan publik yang dijalankan pemerintah daerah.
“Kampus memang punya dewan profesor dan dewan guru besar, tetapi linkage dengan operasional pemerintahan di lapangan masih lemah,” ujar Muradi.
Karena itu, diskusi difokuskan pada masukan yang lebih teknis dan aplikatif, dengan mengaitkan kerangka teoretis kebijakan publik dengan implementasi nyata. Muradi menilai usia kepemimpinan Wali Kota Bandung yang baru berjalan sekitar sembilan bulan masih memerlukan waktu untuk evaluasi yang lebih komprehensif.
“Belum genap setahun, jadi evaluasinya tentu harus lebih detail dan proporsional. Kita tunggu bersama,” katanya.
Namun demikian, Muradi menegaskan Pemkot Bandung perlu segera menetapkan program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi sosial, ekonomi, dan tata kota yang semakin kompleks. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi internal antarlembaga di lingkungan Pemkot agar program unggulan tidak berhenti pada tataran konsep.
Selain itu, kolaborasi eksternal dengan perguruan tinggi dinilai krusial agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya normatif, melainkan berbasis kajian dan solusi teknis.
“Yang paling penting bagaimana ini disambut serius oleh Pemkot, supaya ada keterhubungan yang nyata antara kampus dan pemerintah. Bukan hanya teori, tapi teknis dan aplikatif,” tegasnya.
Menanggapi isu hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung, Muradi berpandangan persoalan tersebut tidak serta-merta melumpuhkan kinerja pemerintahan, selama fungsi kepemimpinan dan birokrasi tetap berjalan efektif.
“Banyak contoh di daerah lain, meski salah satu pimpinan bermasalah secara hukum, pemerintahan tetap bisa berjalan efektif asalkan kolaborasi, koordinasi, dan programnya jelas serta diterima publik,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku forum diskusi semacam ini justru menjadi ruang yang selama ini ia tunggu. Menurutnya, masukan dari kalangan akademisi memberikan sudut pandang yang lebih objektif di tengah dinamika birokrasi dan kepentingan politik yang melekat dalam pemerintahan.
“Di pemerintahan itu banyak kepentingan yang harus diakomodasi dan subjektivitas yang sulit dihindari. Ketika terlalu lama dalam rutinitas, yang esensial dan substansial bisa terlewat,” ujar Farhan.
Ia menilai forum akademik dapat menjadi penyeimbang sekaligus pengingat agar arah kebijakan tetap berpijak pada kepentingan publik yang lebih luas, bukan semata pada agenda rutin birokrasi.
Farhan juga menyampaikan bahwa Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama formal dengan sejumlah perguruan tinggi. Namun, ia mengakui pentingnya peran individu-individu akademisi yang memiliki kapasitas dan integritas untuk menjadi rujukan kebijakan.
“Di setiap kampus ada sosok-sosok yang bisa dijadikan pegangan. Itu yang dibutuhkan, supaya kerja sama ini menghasilkan sesuatu yang nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
—
Catatan Redaksi Porosmedia.com:
Forum ini menjadi pengingat bahwa evaluasi kinerja kepala daerah tidak cukup diukur dari kecepatan respons dan narasi publik, tetapi dari keberanian menetapkan prioritas, membangun kolaborasi yang fungsional, serta memastikan kebijakan benar-benar menjawab persoalan warga. Tantangan ke depan bukan hanya soal program, melainkan konsistensi eksekusi dan keterbukaan terhadap kritik.
Gumi | Porosmedia
