Porosmedia.com, Bandung – Pernyataan Dedi Mulyadi (KDM) tentang buruknya penanganan persoalan dasar kota—mulai dari saluran air, sampah, hingga kebutuhan penambahan pekerja lapangan—menjadi sinyal keras sekaligus kritik terbuka terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung di bawah Wali Kota Farhan. Kritik tersebut menegaskan bahwa persoalan struktural yang terjadi saat ini membutuhkan tindakan yang lebih menyeluruh, tidak parsial, dan tidak bersandar pada satu figur saja.
Ungkapan KDM “jangan dibilang one man show, akan saya sikat habis” tidak dimaknai sebagai ancaman personal, tetapi sebagai penegasan bahwa tata kelola kota tidak boleh bertumpu pada peran individual. Ia menekankan perlunya kolaborasi sistemik lintas perangkat daerah agar penanganan persoalan Kota Bandung tidak berjalan stagnan.
Kritik KDM membuka kembali kebutuhan pembenahan manajemen perkotaan Bandung secara menyeluruh. Beberapa gagasan teknis yang relevan untuk memperbaiki penanganan masalah kota mencakup:
1. Penguatan Koordinasi Lintas Level Pemerintahan
Bandung membutuhkan pola koordinasi yang lebih efektif antara dinas, kecamatan, dan kelurahan. Selama koordinasi masih berjalan sektoral, masalah-masalah lapangan—seperti penyumbatan drainase, sampah menumpuk, dan genangan air—akan terus terjadi.
2. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Pekerja Lapangan
Kebutuhan tenaga operasional—seperti penyapu jalan, pegawai UPT drainase, hingga petugas pengangkut sampah—harus dipenuhi dengan standar pelatihan dan peralatan yang memadai. Minimnya tenaga teknis akan langsung berdampak pada lambatnya respons terhadap persoalan kota.
3. Pengawasan Program yang Lebih Ketat
Audit internal, monitoring harian, dan penggunaan indikator kinerja (KPI) harus diperkuat agar setiap program pemerintah dapat berjalan efektif. Tanpa mekanisme pengawasan yang terukur, berbagai program kebersihan dan pengelolaan sampah hanya akan berakhir sebagai proyek administratif.
4. Pelibatan Masyarakat
Partisipasi warga perlu didorong dalam bentuk edukasi, pengawasan lingkungan, serta pelaporan cepat. Kota Bandung tidak dapat menjadi bersih dan tertib tanpa keterlibatan aktif masyarakat.
Langkah Tambahan yang Mendesak Dilakukan
Selain pembenahan manajemen internal, Kota Bandung juga membutuhkan percepatan di sektor lain:
• Peningkatan Infrastruktur Dasar
Drainase, saluran air, jalan lingkungan, serta fasilitas umum harus diperbaiki dan dipelihara secara berkala. Infrastruktur yang menua tanpa perawatan akan menjadi sumber masalah utama setiap musim hujan.
• Tata Kelola Sampah yang Modern
Bandung memerlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern: pemilahan di sumber, optimalisasi pengangkutan, pemrosesan, dan teknologi pengurangan sampah. Selama sistem masih berorientasi pada “angkut buang”, masalah tidak akan selesai.
• Edukasi Publik yang Konsisten
Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa terjadi hanya melalui imbauan musiman. Kampanye dan edukasi harus berjalan terus-menerus, terukur, dan dievaluasi.
• Kemitraan dengan Pihak Swasta
Mulai dari penyediaan armada, fasilitas teknologi, hingga pengelolaan sampah, sektor swasta dapat menjadi mitra strategis, dengan tetap memperhatikan regulasi dan pengawasan ketat.
• Pemanfaatan Teknologi Perkotaan
Sensor drainase, aplikasi pelaporan, pemantauan kualitas udara, dan sistem informasi kebersihan dapat membantu pemerintah mengambil keputusan berbasis data, bukan asumsi.
Beberapa program Pemkot Bandung yang sudah berjalan menunjukkan arah positif, tetapi hasilnya belum merata. Program seperti:
Kawasan Bebas Sampah (KBS)
Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan)
Pengembangan infrastruktur persampahan
Kemitraan pengelolaan sampah dengan pihak swasta
secara prinsip memang dirancang untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, jumlah tenaga lapangan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat.
Secara logis, program-program tersebut akan berhasil jika:
1. Masyarakat memahami dan melaksanakan prinsip pemilahan sampah.
2. Infrastruktur pengolahan sampah tersedia secara memadai.
3. Ada keseriusan pemerintah dalam pengawasan dan penegakan aturan.
4. Kemitraan dengan swasta dilakukan secara akuntabel dan efisien.
Kritik Sebagai Kesempatan Perbaikan
Kritik keras KDM harus dipandang sebagai refleksi penting bagi Wali Kota Bandung dan seluruh jajaran perangkat daerah. Kota Bandung membutuhkan langkah-langkah yang lebih tegas, terukur, dan melibatkan banyak pihak. Tanpa perubahan sistemik, berbagai masalah klasik—sampah, banjir, drainase buruk, hingga infrastruktur lapuk—akan terus berulang.
Kritik bukanlah serangan, melainkan alarm keras agar Pemerintah Kota Bandung mempercepat pembenahan dan memastikan layanan dasar kota berjalan sebagaimana mestinya.
Wempy Syamkarya|Porosmedia.com
