Porosmedia.com, Bandung – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto AP, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan manipulasi penggunaan BBM truk sampah yang menyeret lingkungan UPT Kebersihan dan disebut menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp3,7 miliar. Dalam pernyataannya, Darto menegaskan ia tidak menghindar dari persoalan, meski kejadian tersebut berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dinas.
“Saya tidak akan mengatakan tidak tahu atau itu bukan masa saya. Sekarang saya memimpin, jadi saya hadapi persoalan ini dan saya selesaikan,” tegas Darto dalam wawancara, Kamis (6/11/2025).
Isu Menghangat, DLH Diminta Transparan
Persoalan dugaan kelebihan pembayaran BBM di lingkungan UPT Kebersihan sebelumnya menjadi sorotan publik. Nilai Rp3,7 miliar dinilai terlalu besar untuk diabaikan tanpa penjelasan rinci. Desakan untuk membuka data dan memverifikasi kronologi pun menguat, mengingat anggaran tersebut bersumber dari keuangan negara.
Temuan Awal Justru dari Internal DLH
Darto menekankan satu hal penting: dugaan penyimpangan bukan kali pertama diungkap publik, melainkan ditemukan oleh DLH sendiri saat melakukan rekonsiliasi internal.
“Temuan awal muncul ketika petugas kami mencocokkan data pengeluaran operasional. Dari situ terlihat ada ketidaksesuaian jumlah BBM dan dilakukan penelusuran,” jelasnya.
Dugaan kelebihan pembayaran tersebut kemudian ditangani secara internal. DLH mengambil tindakan awal dengan menonaktifkan satu orang sopir yang terindikasi kuat terlibat.
Angka Berubah Setelah Audit BPK
Meski temuan internal DLH hanya mencatat selisih sekitar Rp58 juta, audit lanjutan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi selisih yang jauh lebih besar hingga Rp3,7 miliar. Angka ini kemudian menjadi perhatian publik dan memicu kritik terkait pola pengawasan operasional truk sampah.
DLH pun tidak tinggal diam. Inspektorat Kota Bandung melakukan verifikasi lanjutan guna memastikan nilai penyimpangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Hasilnya, temuan yang dinyatakan valid oleh Inspektorat mencapai Rp766,3 juta, dengan keterlibatan 36 orang sopir.
Darto: Fokus Saya Bukan Menyalahkan, Tapi Membereskan
Dalam pernyataannya, Darto menghindari retorika saling menyalahkan dan menegaskan bahwa langkah korektif lebih penting ketimbang mencari kambing hitam.
“Saya tidak buang badan. Apa pun yang terjadi sebelumnya, tanggung jawab saat ini ada pada saya. Yang penting sekarang adalah membenahi sistem, memastikan kejadian serupa tidak terulang, dan menyelesaikan kewajiban administratif sesuai aturan,” kata Darto.
Di tengah sorotan publik yang meningkat, Darto menekankan bahwa DLH berkomitmen penuh bekerja sama dengan auditor dan lembaga pengawasan untuk memastikan proses berjalan transparan.
Menuju Pembenahan Menyeluruh
Kasus dugaan kebocoran BBM ini membuka kembali perbincangan lama soal efektivitas pengawasan operasional armada kebersihan. Mulai dari sistem pencatatan manual, mekanisme pengisian BBM, hingga potensi moral hazard di lapangan.
Dengan temuan melibatkan puluhan sopir, pembenahan regulasi dan pengawasan dianggap tidak dapat ditunda lagi. Darto memastikan bahwa evaluasi menyeluruh sedang berjalan dan akan diumumkan setelah seluruh proses verifikasi selesai.
