Porosmedia.com, Jakarta – Mundurnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, menjadi sorotan publik. Hanya enam bulan memimpin, Joao memutuskan meninggalkan jabatannya dengan alasan belum dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan petani. Ia juga menyinggung birokrasi yang berbelit serta minimnya dukungan dari induk holding, Danantara.
Joao menyampaikan pengunduran diri tersebut di kantornya, Jakarta, Senin (11/8/2025), seraya menegaskan bahwa sektor pangan merupakan persoalan serius yang memerlukan percepatan dan langkah konkret. “Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara, diterima staf manajer,” ujarnya.
Presiden RI, Prabowo Subianto, menanggapi langsung mundurnya Joao. Melalui Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aris Marsudiyanto, di Istana Kepresidenan, Selasa (12/8/2025), Prabowo memerintahkan pembenahan internal, termasuk evaluasi terhadap dinamika yang biasa terjadi pada pejabat baru.
“Beliau (Joao) orang baik, pintar, dan tetap dianggap putra terbaik oleh Presiden,” kata Aris, sembari menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk berkomunikasi dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Komunitas Rakyat Indonesia Unggul (RIU) menilai mundurnya Joao adalah sinyal kurangnya sense of crisis Danantara terhadap prioritas sektor pangan. Ketua Umum RIU, Tody Ardiansyah Prabu, SH., menyatakan bahwa di tengah kondisi pangan nasional yang menjadi perhatian Presiden dan Kementerian Pertanian menuju swasembada, dukungan terhadap program kedaulatan pangan semestinya menjadi prioritas mutlak.
Menurut RIU, kehadiran Danantara sangat strategis untuk menopang sektor vital, khususnya food estate yang telah dikerjakan Agrinas seluas 425 ribu hektar dan rencana perluasan ke depan. Namun, alih-alih mempercepat eksekusi, koordinasi yang rumit justru menghambat implementasi kebijakan strategis.
“Kalau diisi oleh orang-orang yang hanya dekat dengan kepentingan politik namun tidak selaras dengan visi besar Presiden, dan minim pengalaman di birokrasi maupun meritokrasi pemerintahan, akan sulit membawa perusahaan besar ini berjalan profesional,” tegas Tody.
RIU juga mengingatkan pentingnya menjaga citra program presiden di ruang publik. “Jangan sampai lembaga yang dibentuk Presiden justru saling melempar tanggung jawab. Manajemen kelembagaan harus profesional, efisien, dan menjaga marwah program presiden agar tepat sasaran,” imbuhnya.
RIU bahkan mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan perombakan tim di Danantara agar sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
Bagi RIU, visi “Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045” bukan sekadar slogan, melainkan agenda strategis yang memerlukan konsistensi kebijakan lintas periode, sinergi antarwilayah, dan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan.
Langkah strategis yang disarankan RIU meliputi:
Konsistensi pelaksanaan roadmap Lumbung Pangan Dunia 2045 (LPD-45)
Penguatan infrastruktur distribusi yang efisien
Peningkatan riset, inovasi, dan teknologi pertanian
Reformasi tata niaga agar petani memperoleh nilai tambah layak
Diversifikasi komoditas untuk daya saing ekspor
Sinergi antarinstansi, tata kelola birokrasi yang efisien, serta penegakan hukum terhadap mafia pangan dan mafia HGU
Optimalisasi diplomasi perdagangan melalui kedutaan dan konsulat sebagai garda depan pemasaran produk pangan Indonesia
RIU juga mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo seperti Gerakan Pangan Murah di seluruh nusantara dan Gerakan Menanam di rumah tangga untuk mendorong ketahanan pangan organik.
“Program presiden melalui Asta Cita sudah sangat baik untuk masa depan Indonesia. Tantangannya adalah memastikan tim pelaksana benar-benar kompeten dan bebas dari beban politik masa lalu,” tutup Tody.
Foto : – TAP, S.H – Ketum Komunitas Rakyat Indonesia Unggul / Waketum DPP FABEM – SM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa / Senat Mahasiswa )
