Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya menjadikan Bandung sebagai kota yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi lintas sektor antara dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum Rempug Kota yang digelar di Oakwood Merdeka, Kamis (23/10/2025), dengan kehadiran langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung Andri Darusman.
Farhan menegaskan, tantangan utama bukan semata angka pengangguran, melainkan tingginya beban hidup kelompok rentan yang belum terserap ke pasar kerja.
“Secara angka pengangguran kita memang rendah, tetapi beban hidup masyarakat tetap tinggi. Pemerintah tidak boleh abai terhadap tekanan ekonomi harian yang mereka rasakan,” ujar Farhan.
Salah satu fokus intervensi Pemkot adalah penurunan biaya transportasi pekerja berpenghasilan rendah yang kini mencapai sekitar Rp300.000 per bulan atau sekitar 7,5 persen dari UMK Kota Bandung.
“Biaya mobilitas itu memberatkan. Maka, intervensi pemerintah untuk menurunkannya bukan sekadar kebijakan teknis, tapi bagian dari tanggung jawab sosial,” tegasnya.
Farhan juga mengingatkan agar keberhasilan ekonomi tidak hanya dinilai dari indikator makro seperti pertumbuhan dan investasi, tetapi dari rasa sejahtera masyarakat di lapangan.
“Raport ekonomi kita mungkin bagus di atas kertas, tapi perasaan masyarakat tidak boleh diabaikan. Mereka bekerja setiap hari, tapi kenapa tetap merasa kurang? Itu menyangkut harga diri, daya beli, dan distribusi pendapatan,” kata Farhan dengan nada kritis.
Ia menambahkan, arah pembangunan ekonomi Bandung kini berfokus pada pemerataan dan literasi keuangan warga.
“Daya beli nominal bisa naik, tapi secara relatif turun jika inflasi dan kualitas barang tidak terkendali. Pemerataan jauh lebih penting daripada sekadar pertumbuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menilai forum seperti Rempug Kota harus menjadi wadah nyata untuk menyatukan langkah lintas pemangku kepentingan.
“Pertemuan ini sangat strategis. Tapi tidak cukup berhenti di forum. Kita harus rumuskan langkah konkret bersama agar Bandung tidak hanya kreatif di ide, tapi juga tangguh dalam daya saing,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disnaker Kota Bandung Andri Darusman menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penurunan angka pengangguran terbuka di Kota Bandung melalui kerja sama lintas sektor dan dunia industri.
Menurut data Disnaker, sekitar 49 persen dari total 100.300 penganggur di Bandung adalah lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja lokal.
“Bandung adalah kota jasa. Lapangan kerja di sini banyak di sektor kreatif, kuliner, pariwisata, dan hospitality. Tapi lulusan SMK kita masih dominan di bidang otomotif dan manufaktur. Inilah yang harus kita ubah melalui kurikulum dan pelatihan,” tegas Andri.
Tahun ini, Disnaker menargetkan pelatihan bagi 15.000 warga, mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui sinergi dengan Diskop UKM, Disdagin, industri, dan lembaga pelatihan.
Program padat karya juga diperluas dengan anggaran mencapai Rp24 miliar, sementara kemitraan pemagangan dengan industri terus digencarkan.
“Industri formal banyak bergeser ke luar Bandung. Maka kuncinya adalah memperkuat wirausaha, ekonomi kreatif, dan sektor jasa. Bandung harus menjadi kota yang menyerap tenaga kerja dari inovasi dan kreativitas, bukan hanya pabrik,” ujarnya menegaskan.
Forum Rempug Kota kali ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Bandung untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis manusia, bukan sekadar angka. Kebijakan kerja ke depan harus menyentuh beban hidup nyata warga — dari ongkos transportasi hingga peluang kerja baru.
