Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama DPRD Kota Bandung mulai menyatukan langkah konkret dalam menghadapi persoalan banjir yang terus menghantui wilayah perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
Masalah klasik ini bukan lagi sekadar isu teknis, tetapi juga ujian koordinasi lintas kewenangan yang selama ini sering menjadi batu sandungan penanganan bencana di kawasan urban.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan hal tersebut dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana edisi ke-13 di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Rancasari, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan tersebut bukan sekadar simbolis, tetapi bagian dari pengecekan langsung kesiapsiagaan wilayah dan efektivitas sistem informasi di tingkat RT dan RW.
“Kami mengecek catatan informasi di setiap RW dan RT sekaligus meninjau kondisi yang berisiko terjadi bencana. Kalau ada yang bisa langsung dieksekusi, kita lakukan segera. Kalau harus ditunda, akan disiapkan perencanaan yang lebih matang,” ujar Farhan.
Langkah itu menunjukkan bahwa Pemkot Bandung mulai mengubah paradigma dari reaktif ke preventif, tidak hanya menunggu bencana datang, tetapi memastikan kesiapan komunitas lokal sejak dini.
Salah satu fokus peninjauan kali ini adalah usulan pembangunan sodetan sepanjang 200 meter yang menghubungkan anak Sungai Ciorok dengan Sungai Cidurian.
Sodetan itu dinilai menjadi solusi teknis tercepat untuk mengurangi potensi banjir musiman di kawasan Rancasari dan sekitarnya.
Namun, rencana tersebut kembali terbentur status lahan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung — masalah klasik yang menuntut kolaborasi lintas pemerintahan.
“Ini jadi tantangan karena wilayahnya lintas kewenangan. Tapi kita akan terus berkoordinasi agar penanganannya tidak terhambat,” tegas Farhan.
Kondisi ini memperlihatkan realitas bahwa bencana alam tidak mengenal batas administratif, sementara regulasi dan birokrasi sering kali memperlambat penanganan darurat.
Farhan pun menekankan bahwa komunikasi dengan pihak Kabupaten Bandung dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) harus diperkuat agar solusi teknis tidak tersandera oleh persoalan administratif.
Di sela tinjauan, Farhan juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat Kelurahan Mekar Jaya yang berhasil mengelola sampah secara mandiri tanpa ketergantungan pada TPS liar.
Kemandirian ini menjadi contoh konkret bagaimana kekuatan sosial warga dapat menopang upaya mitigasi bencana.
“Wilayah ini termasuk rawan banjir, tapi saya lihat masyarakatnya punya semangat luar biasa. Tidak hanya tangguh menghadapi bencana, tapi juga mandiri dalam pengelolaan lingkungan,” kata Farhan.
Kegiatan Siskamling Siaga Bencana menjadi wadah evaluasi lintas wilayah. Hingga kini, sebanyak 1.597 RW di Kota Bandung ditargetkan mendapat pendampingan kesiapsiagaan selama masa jabatan lima tahun.
Langkah ini diarahkan agar mitigasi bencana menjadi budaya bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
“Kita targetkan dalam lima tahun seluruh RW sudah kita kunjungi dan evaluasi. Prinsipnya, kesiapsiagaan harus tumbuh dari bawah, bukan hanya dari atas,” tegas Farhan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Bandung, Adi Widyanto, menilai bahwa persoalan banjir di kawasan perbatasan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi — mulai dari Pemkot, Kabupaten Bandung, hingga BBWS — menjadi kunci utama.
“Masalahnya cukup kompleks karena ada perbatasan dan kewenangan lintas daerah. Tapi kami di DPRD siap berkolaborasi dengan Pemkot untuk menganggarkan dana darurat, misalnya untuk pembuatan tanggul sementara,” ujar Adi.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan di tataran pengawasan, tetapi juga akan mendorong sinkronisasi kebijakan lintas wilayah agar solusi banjir dapat dieksekusi tanpa menunggu terlalu lama.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan BBWS dan Pemerintah Kabupaten Bandung agar penanganannya bisa dilakukan bersama. Kalau tidak ada koordinasi, banjir hanya akan jadi berita tahunan,” tambah Adi dengan nada kritis.
Kolaborasi antara Pemkot dan DPRD Bandung ini menjadi ujian awal konsistensi pemerintah daerah dalam menghadapi isu klasik yang terus berulang: banjir di kawasan perbatasan.
Keberhasilan mereka tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang dikerjakan, tetapi dari kemampuan menyatukan visi lintas kewenangan demi keselamatan warga.
