Porosmedia.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) yang tingkat inflasinya masih tinggi agar memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Bank Indonesia, hingga asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Apindo. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi penyebab inflasi sekaligus menentukan strategi pengendaliannya.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Mendagri menjelaskan, inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen secara year on year (yoy), angka yang dinilai masih terkendali dan sesuai target pemerintah yakni 2,5 persen ±1 persen.
Menurut Mendagri, inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi di bawah 1 persen akan merugikan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutupi biaya produksi. Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan membebani masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan pokok terlalu tinggi.
“Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 persen ini adalah capaian yang sangat bagus,” jelas Mendagri.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan adanya sejumlah daerah dengan inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat. Ia mendorong kepala daerah untuk intens melakukan koordinasi dengan pihak terkait di wilayah masing-masing.
“Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia perwakilan di daerah, bila perlu dengan asosiasi pengusaha, untuk mencari penyebabnya apa,” pesan Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menyebut faktor pendorong inflasi bisa beragam, mulai dari keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan tarif yang diatur pemerintah, hingga hambatan distribusi akibat cuaca maupun logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada praktik penimbunan barang oleh pihak tertentu.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti perkembangan harga sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025. Misalnya, harga bawang merah yang mengalami penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September. Sebanyak 303 kabupaten/kota lainnya justru mengalami penurunan harga bawang merah.
“Ini menarik, perlu diketahui apakah memang karena konsumsi berkurang, sepertinya tidak. Atau mungkin distribusinya sudah lebih merata,” kata Mendagri.
Adapun komoditas beras juga menjadi perhatian utama. Menurut Mendagri, operasi pasar yang dilakukan Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah. Jika pada minggu keempat Agustus 2025 kenaikan harga beras tercatat di 214 daerah, maka pada minggu ketiga September 2025 jumlahnya turun menjadi 106 daerah. Sementara itu, daerah yang mengalami penurunan harga beras semakin banyak.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan agar daerah tetap mewaspadai tren kenaikan pada sejumlah komoditas, khususnya cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti; Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran; Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono; serta Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto. Kegiatan ini juga diikuti jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda secara virtual.
Puspen Kemendagri
