Porosmedia.com – Dalam kehidupan sehari-hari, kebohongan dan kecurangan adalah cermin aib. Namun di panggung politik, hal-hal itu sering dibungkus rapi dengan istilah seperti strategi, kompromi, atau bahkan demi kepentingan bangsa. Seorang politisi bisa saja mengingkari janji kampanye, namun tetap dikagumi—selama dikemas dengan narasi yang menarik dan citra yang kuat di media.
Fenomena ini adalah contoh dari politik logika ganda—di mana apa yang di mata rakyat tampak sebagai pengkhianatan bisa dikemas sebagai prestasi lewat framing di media atau pencitraan yang lihai. Politisi yang terjerat kasus korupsi atau gagal dalam kebijakan, tetap tampil bersih di layar televisi dan publik—seolah dosa politik dapat ditebus hanya dengan senyum dan retorika.
Menurut konsep framing, isu politik dapat dibingkai sedemikian rupa untuk memengaruhi persepsi publik terhadap makna suatu kejadian. Para komunikator politik menggunakan framing secara sistematis untuk membentuk opini dan keputusan politik masyarakat . Pergantian narasi ini efektif karena menurut penelitian, informasi yang sering diulang lebih mudah dipercaya—sebuah fenomena yang dikenal sebagai efek ilusi kebenaran.
Fenomena hipokrisi politik bukan hal baru. Dalam kajian political hypocrisy, terdapat ketidaksesuaian tajam antara retorika publik dan praktik nyata politisi. Seperti kata Michael Gerson, “political hypocrisy is the conscious use of a mask to fool the public and gain political benefit” . Politik berubah menjadi panggung sandiwara, tempat para aktor yang lihai memainkan peran selalu mendapat aplaus—meski di balik tepuk tangan, ada kebohongan yang terselubung.
Jika publik terus membiarkan kebohongan dan penipuan dibersihkan lewat narasi politik, maka nilai kehormatan akan kehilangan maknanya. Politik akan semakin menjauh dari semangat pengabdian dan semakin dekat dengan industri pencitraan. Rakyat yang pasif dan tidak kritis membiarkan politik hanya menjadi arena pemutihan kebohongan, bukan perjuangan kesejatian.
Politik hanya bisa kembali ke jalan pengabdian jika rakyatnya:
Cerdas dan kritis—tidak mudah terbawa narasi framing semata, dan mampu menilai substansi di balik citra.
Bermoral baik—menuntut kejujuran dan transparansi dari wakilnya.
Berani menagih akuntabilitas—menuntut pertanggungjawaban konkret, bukan sekadar janji manis.
Hanya dengan kombinasi publik yang teredukasi dan sistem yang terbuka—dengan checks and balances yang kuat—politik bisa kembali ke tujuan sejatinya: melayani kepentingan umum, bukan memperkaya dan mengabadikan segelintir elit.
Sumber Referensi:
Framing sebagai alat komunikasi politik untuk membentuk opini publik
Efek ilusi kebenaran—informasi yang diulang dianggap benar
Political hypocrisy sebagai manipulasi citra untuk meraih kekuasaan
