Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung merencanakan pembangunan jembatan penghubung antara Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati. Infrastruktur ini digadang-gadang mampu memangkas jarak tempuh warga, terutama anak-anak sekolah, yang selama ini harus memutar hingga 4 kilometer setiap hari.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, meninjau langsung lokasi rencana pembangunan pada Jumat, 27 Juni 2025. Dalam kunjungannya, Erwin menyebut jembatan ini sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.
“Jembatan ini sangat dibutuhkan, terutama untuk anak-anak yang harus berjalan jauh ke SMP 53. Ini bagian dari komitmen pemerintah dalam pelayanan publik,” ujar Erwin.
Namun demikian, pernyataan komitmen ini dihadapkan pada sejumlah tantangan teknis dan birokratis. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi, menyebutkan bahwa pembangunan fisik baru akan dimulai pada 2026, dengan catatan penyusunan Dokumen Engineering Detail (DED) rampung tepat waktu.
“Jika evaluasi dari Gubernur Jawa Barat memungkinkan, perencanaan bisa dimulai akhir 2025. Tapi tetap, target pembangunan fisik adalah tahun 2026,” terang Didi.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan mendesak warga, termasuk anak-anak yang harus menempuh perjalanan memutar, masih akan menunggu dua tahun lagi untuk merasakan manfaat infrastruktur tersebut.
Terlebih, keputusan teknis seperti bentuk jembatan—apakah model gantung atau gelagar—masih menunggu hasil DED. Hal ini menimbulkan pertanyaan, seberapa siap sebenarnya perencanaan proyek ini, dan apakah urgensinya sudah direspons sejak dini?
Anggota DPRD Kota Bandung, Asep Robin, yang turut hadir dalam tinjauan, mengingatkan pentingnya percepatan proses.
“Warga sudah menunggu lama. Setiap hari mereka harus memutar jauh untuk ke sekolah atau mengurus administrasi. DED harus segera dimulai tahun ini agar tidak molor. Semoga jembatan ini tidak hanya menjadi janji politis menjelang momentum tertentu, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret,” tegas Asep.
Proyek ini akan menjadi ujian nyata bagi Pemkot Bandung dalam merealisasikan pelayanan publik yang tepat sasaran, cepat tanggap, dan bebas dari birokrasi yang menghambat kebutuhan dasar warga.
