Wali Kota Bandung Tekankan Penanganan Banjir Terpadu, Pendekatan Parsial Dinilai Tidak Efektif

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Menghadapi meningkatnya intensitas curah hujan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan arahan khusus terkait penanganan banjir di sejumlah wilayah rawan, khususnya Bandung Timur dan kawasan Gedebage. Ia menegaskan, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial atau sektoral.

Arahan tersebut disampaikan dalam apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Amanat Wali Kota dibacakan oleh Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum sekaligus Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus.

Dalam arahannya, Wali Kota Bandung meminta agar penanganan banjir dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tata Ruang, serta perangkat kewilayahan. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai menjadi kunci dalam merumuskan langkah yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai langkah awal, Farhan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pengendalian banjir, termasuk saluran drainase, sistem aliran air, dan bangunan pendukung lainnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penentuan kebijakan dan prioritas penanganan di lapangan.

Baca juga:  ​Merajut Kembali Keserasian Sosial di Tengah Deru Perubahan

Selain aspek infrastruktur, pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan pembangunan juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko genangan dan banjir di kawasan perkotaan.

“Masalah banjir tidak dapat diselesaikan oleh satu dinas saja. Diperlukan kerja bersama, perencanaan yang terintegrasi, serta koordinasi yang kuat antarperangkat daerah,” ujarnya.

Wali Kota Bandung juga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat terkait upaya penanganan banjir, termasuk keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah. Transparansi dan penyampaian informasi yang proporsional dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan urbanisasi yang terus meningkat. (ziz)