Porosmedia.com, Boyolali– Sejumlah guru madrasah di Kabupaten Boyolali mengeluhkan pelaksanaan kegiatan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Boyolali, Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (28/10/2026).
Pasalnya, mereka menghadiri kegiatan tersebut dengan pemahaman bahwa agenda yang diselenggarakan merupakan pembinaan guru, sebagaimana tercantum dalam undangan resmi yang diterima. Namun, setelah tiba di lokasi, kegiatan justru diisi dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Mutasi.
Perbedaan antara informasi dalam undangan dan agenda yang dilaksanakan tersebut kemudian memunculkan tanda tanya serta keluhan dari sebagian guru.
Sejumlah guru mengaku merasa kurang nyaman karena sejak awal tidak memperoleh informasi secara jelas bahwa kehadiran mereka berkaitan dengan penyerahan SK mutasi. Mereka berharap informasi mengenai maksud dan tujuan kegiatan disampaikan secara terbuka agar dapat mempersiapkan diri dan memahami agenda yang akan diikuti.
Di sisi lain, sejumlah guru justru terlihat tersenyum setelah menerima SK mutasi, terutama mereka yang mendapatkan penempatan baru lebih dekat dengan tempat tinggal.
Namun, persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata mengenai perasaan senang atau tidak senang, maupun dekat atau jauhnya lokasi penempatan baru. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah alasan undangan resmi yang ditandatangani atas nama Kemenag menyebutkan agenda pembinaan, sementara kegiatan yang berlangsung justru berupa penyerahan SK mutasi.
Padahal, proses penempatan maupun mutasi guru tentu memiliki mekanisme, pertimbangan, serta penilaian tertentu yang menjadi kewenangan pihak terkait.
Apabila proses tersebut telah melalui tim pemantau maupun tim penilai kinerja guru, para guru yang bersangkutan tentu berharap tahapan dan dasar pertimbangannya dapat dikomunikasikan secara terbuka dan proporsional.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Boyolali diharapkan memberikan penjelasan mengenai perbedaan informasi dalam undangan dengan agenda yang dilaksanakan. Evaluasi terhadap tata cara penyampaian undangan kepada para guru juga diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serupa.
Sebab, undangan resmi dari instansi pemerintah bukan sekadar formalitas administrasi. Dokumen tersebut menjadi sarana komunikasi yang memuat informasi mengenai maksud, tujuan, dan agenda kegiatan. Karena itu, informasi yang disampaikan semestinya sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Pembinaan seharusnya menjadi ruang peningkatan kapasitas, penguatan profesionalisme, dan komunikasi antara pimpinan instansi dengan tenaga pendidik. Ketidakjelasan informasi justru berpotensi menimbulkan pertanyaan dan mengurangi kepercayaan terhadap penyelenggaraan kegiatan.
Transparansi dan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan profesional di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.
Kini, para guru berharap mendapatkan penjelasan bukan hanya mengenai pelaksanaan mutasi, tetapi juga alasan penggunaan undangan pembinaan untuk kegiatan penyerahan SK mutasi. Evaluasi diharapkan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang pada kegiatan berikutnya.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali maupun pihak terkait. (**)
