Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) belum menentukan sikap final mengenai rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Opsi tersebut masih dikaji sembari menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa berkas Raperda APBD Perubahan 2026 beserta dokumen pendukung telah diserahkan ke Kemendagri setelah disetujui dalam rapat paripurna DPRD Jabar.
”Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri,” ujar Herman di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).
Untuk mengawal proses tersebut, Pemprov Jabar menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkoordinasi secara intensif dengan Kemendagri. Herman mengisyaratkan hasil evaluasi diharapkan terbit dalam waktu dekat guna menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
”Informasinya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya,” katanya.
Setelah catatan evaluasi dari Kemendagri diterima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar dijadwalkan menggelar pembahasan bersama sebelum penetapan akhir.
Di tengah sorotan publik mengenai urgensi penarikan utang bernilai triliunan rupiah tersebut, Herman mengklaim TAPD telah memetakan berbagai simulasi skenario guna mengantisipasi segala potensi risiko anggaran.
”Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari sisi eksekutif, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat,” tuturnya.
Meski opsi pinjaman daerah masuk dalam pembahasan anggaran, Pemprov Jabar mengklaim kondisi ketahanan anggaran daerah saat ini dalam posisi stabil dan memadai.
”Kalau sekarang kondisi fiskalnya aman, likuiditas terjaga. Makanya kita hold sampai dengan memastikan fiskal tetap bisa kita jaga, sambil menunggu evaluasi,” tegas Herman.
Manajemen pengelolaan anggaran daerah, menurutnya, tidak hanya ditinjau dari instrumen pembiayaan atau skema utang semata, melainkan dari sejauh mana alokasi APBD mampu dikelola secara terukur, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
