Oleh: Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
Porosmedia.com – Di negeri ini, cinta bukan lagi urusan privat. Ia bisa dilembagakan dalam surat resmi. Diberkahi lambang garuda, distempel negara, dan ditujukan pada tujuh perwakilan diplomatik Indonesia di Eropa. Bukan dalam rangka darurat nasional, bukan pula urusan genting kenegaraan, melainkan: pendampingan kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa.
Begitu mulia urusannya, hingga surat bernomor: 8-406/SM UMKM/PR 01/2028, bertanggal 10 Juni 2025, harus dikirim segera—dengan label “Sifat: Segera”. Surat itu menjelaskan bahwa Ibu Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, akan melaksanakan “Misi Budaya” ke sejumlah kota di Eropa, dari Istanbul hingga Milan. Tugasnya? Tak dijelaskan detail, selain sebagai “istri menteri” yang perlu dikawal, difasilitasi, dan diberi kehormatan diplomatik.
Surat tersebut meminta KBRI dan KJRI di Bulgaria, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, Belanda, dan Turki untuk memberikan dukungan logistik, pengamanan, serta pendampingan teknis. Bukan main. Seolah Tina Astari—yang bukan pejabat negara, bukan anggota delegasi resmi, dan tak punya posisi struktural di kementerian—adalah tokoh kunci dalam perundingan bilateral.
Negara ini memang hebat. Ia bisa menulis narasi cinta dalam bahasa birokrasi. Bisa menjahit kisah rumah tangga ke dalam sistem surat menyurat kementerian. Bahkan, bisa menyulap jalan-jalan pribadi menjadi bagian dari diplomasi lunak nasional.
Kita tidak sedang membicarakan penyalahgunaan anggaran miliaran atau skandal korupsi infrastruktur. Ini “hanya” soal hak istimewa yang dilembagakan secara halus, diam-diam, tapi legal-formal. Di sinilah persoalan besar muncul: normalisasi privilese dalam sistem negara.
Tentu publik bertanya, “Apa urgensi pendampingan istri menteri di Eropa oleh tujuh perwakilan diplomatik RI?” Tapi negara menjawab dengan lincah: bukan pakai uang negara, bukan dinas resmi, hanya ikut anak yang tergabung dalam misi budaya. Tapi… mengapa suratnya dari kementerian? Mengapa difasilitasi struktur negara?
Menteri Maman, yang sebelumnya sempat dipuji karena menangis membela UMKM saat sidang di Banjarmasin, kini berada dalam posisi canggung. Ia buru-buru ke KPK, menjelaskan bahwa istrinya tak menggunakan dana negara. Tapi publik bukan sedang mengaudit pembukuan. Publik sedang mengaudit etik dan nurani kekuasaan.
Ibarat nasi goreng, ini bukan soal garamnya kurang, tapi soal kenapa lauknya diambil dari dapur negara untuk piring pribadi.
“Misi Budaya” menjadi dalih. Tapi budaya macam apa yang sedang dipromosikan? Budaya nepotisme halus? Budaya penyelundupan agenda domestik ke dalam kerangka diplomatik?
Rakyat, UMKM, pedagang kaki lima yang tergencet pinjaman online, tak pernah mendapat surat sakti secepat dan seefektif itu. Tapi istri pejabat bisa mendapatkan jalur cepat menuju Eropa dengan surat berkop kementerian.
Inilah bentuk baru dari politik patronase: bukan hanya jabatan yang diwariskan, tapi juga kehormatan simbolik yang bisa dipinjamkan kepada keluarga.
Tina Astari kini bukan hanya seorang istri menteri. Ia telah menjadi simbol. Sebuah metafora tentang bagaimana kekuasaan bisa menjamah wilayah yang dulu dianggap privat. Tentang bagaimana sistem negara bisa merasionalisasi cinta sebagai bagian dari protokol diplomatik. Dan tentang bagaimana aparat birokrasi bisa menunduk bukan karena takut, tapi karena bingung harus menertawakan atau menangis.
Ini bukan sekadar satire. Ini adalah potret otentik tentang kelindan kekuasaan dan keluarga dalam ruang negara. Tentang bagaimana cinta bisa menjadi urusan negara jika yang dicinta adalah mereka yang berkuasa.
Selamat datang di Absurdonesia—negara di mana surat cinta tidak perlu puisi, cukup kop kementerian.
#CintaBerbenderaNegara
#PrivileseBersertifikat
#CamaNewak
