Porosmedia.com, Bandung – Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) menyampaikan kritik keras terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kebijakan yang dinilai berdampak pada penurunan drastis pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha serta pekerja sektor pariwisata di wilayah tersebut.
Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, menilai kondisi para pekerja dan pelaku usaha pariwisata kini kian terpuruk, sementara kebijakan yang diambil pemerintah provinsi justru dinilai kurang memberikan solusi konkret.
Menurut Herdis, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan SP3JB:
1. Respon Pasca-Aksi – Saat SP3JB menggelar aksi pada 21 Juli 2025, Herdis menilai Gubernur hanya merespons melalui akun media sosial sehari setelahnya, dengan pernyataan yang dianggap membenarkan kebijakannya tanpa mengakui adanya dampak langsung terhadap meningkatnya jumlah warga miskin.
2. Pernyataan di Lapangan – Dalam kunjungan kerja ke masyarakat, isu study tour kerap dibahas. Namun, menurut Herdis, penyampaiannya cenderung menempatkan sektor pariwisata yang melayani kegiatan tersebut dalam posisi negatif, tanpa memberikan alternatif solusi bagi pihak yang terdampak.
3. Klarifikasi di Media – Herdis menilai, saat dimintai tanggapan media mengenai fakta lapangan bahwa usaha sektor pariwisata di Jabar mengalami penurunan akibat kebijakan tersebut, Gubernur belum memberikan jawaban yang menyentuh substansi persoalan, khususnya terkait kehilangan mata pencaharian pekerja.
Herdis menegaskan, pihaknya menolak jika persoalan ini hanya menjadi bahan wacana publik atau konten media yang tidak diikuti langkah penyelesaian.
“Kami memerlukan langkah nyata, bukan hanya pernyataan. Jika memang tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, kami mendesak Pak Gubernur mempertimbangkan untuk mundur. Namun, jika masih ada niat baik, segera buktikan dengan kebijakan yang efektif,” ujarnya.
SP3JB mengingatkan, jika aksi lanjutan digelar, pihaknya berharap Gubernur hadir langsung menemui perwakilan pekerja pariwisata. Mereka menolak komunikasi yang hanya dilakukan melalui media atau media sosial, karena menurut SP3JB, hal itu kerap memicu perdebatan di ruang publik.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Banyak dari kami yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan secara mendadak, sehingga berisiko jatuh miskin. Kami menuntut solusi, bukan sekadar narasi,” tutup Herdis.
