Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berjanji akan menampung masukan kritis dari kalangan tokoh dan cendekiawan Sunda guna mengevaluasi serta mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah. Komitmen ini mengemuka di tengah ketergantungan pemerintah daerah terhadap sinergi lintas elemen masyarakat dalam merealisasikan arah kebijakan strategis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengklaim bahwa kolaborasi bersama figur publik dan akademisi menjadi instrumen penting untuk membedah efektivitas program kerja Pemprov yang sedang berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman saat menghadiri Pertemuan Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Gedung IMERI FKUI, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).
”Luar biasa ya. Kami dari Pemda Provinsi Jabar memberikan dukungan, memberikan apresiasi, dan yang paling penting adalah bagaimana inohong-inohong (tokoh-tokoh) di Jabar yang tergabung di MMS bisa memberikan sumbang pemikiran, kritik, dan saran untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Jabar,” ujar Herman.
Keterlibatan kelompok strategis seperti MMS dipandang mendesak mengingat kompleksitas persoalan di Jawa Barat — mulai dari penataan lingkungan, dinamika ekonomi, hingga tata kelola sosial — membutuhkan pengawasan serta sumbangan ide independen di luar birokrasi formal.
Herman mengakui, slogan pencapaian daerah seperti “Jabar Istimewa” tidak akan efektif jika dirancang tanpa menyerap aspirasi riil dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Pemprov pun dituntut terbuka terhadap evaluasi atas berbagai kebijakan publik yang dinilai belum optimal.
”Karena ujungnya tujuan akhirnya adalah bagaimana Jabar Istimewa. Kita harus bahu membahu, sarendeuk, saigel, sapihanean,” tegasnya.
Ia secara terbuka meminta para pakar, akademisi, dan praktisi yang terhimpun dalam MMS tidak menahan diri dalam menyampaikan kritik konstruktif terhadap jalannya tata kelola pemerintahan.
Forum Pasamoan Inohong Sunda yang bertepatan dengan Milangkala Kadua MMS di Jakarta ini mempertemukan lintas tokoh nasional asal Jawa Barat. Kehadiran para profesional dari ibu kota ini menjadi momentum vital untuk menagih komitmen Pemprov Jabar agar masukan-masukan strategis tidak sekadar berhenti sebagai wacana ceremonial, melainkan ditindaklanjuti dalam rencana aksi pembangunan daerah.
.
