Porosmedia.com, Bandung – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kabupaten Kuningan, mulai menunjukkan titik terang setelah pengerahan operasi udara dan darat secara masif selama dua hari berturut-turut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi bahwa luasan area terdampak karhutla di TNGC berada di angka 30 hektare, menepis spekulasi publik yang sempat menyebut angka titik api mencapai 60 hektare.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemantauan langsung dari udara menggunakan helikopter water bombing mengonfirmasi penurunan signifikan aktivitas titik api di lapangan.
“Hari ini helikopter water bombing sudah turun melakukan pemadaman. Tadi saya keliling memastikan titik-titik prioritas, dan kondisinya sudah jauh menurun,” ujar Gubernur di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026).
Menurut data Pemprov Jabar, sekitar 80 persen area terbakar berhasil dipadamkan. Sisa 20 persen titik api yang ada berada pada koordinat yang dinilai tidak terlalu rawan, meskipun tetap memerlukan pengawasan ketat mengingat topografi Gunung Ciremai yang terjal.
Strategi Kanal Alami dan Medan Ekstrem
Operasi pemadaman Karhutla Ciremai melibatkan kolaborasi lintas lembaga, melingkupi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AU, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengerahan armada udara menjadi krusial mengingat karakteristik pemadaman gunung daratan tinggi berbeda mendasar dengan karhutla di lahan gambut.
Berbeda dengan pola perambatan lateral di lahan datar, karakter api di Gunung Ciremai cenderung merambat ke arah puncak dengan keterbatasan akses air di ketinggian.
Guna mengantisipasi lompatan api (fire spread), strategi pemadaman dikombinasikan dengan aktivasi kembali kanal-kanal alami di dalam hutan.
“Hutan secara alami memiliki alur sungai yang berfungsi sebagai kanal. Hari ini sekitar 500 personel dikerahkan untuk membersihkan dan memfungsikan kembali jalur tersebut. Saat air mengalir, kanal ini menjadi pemisah alami agar api tidak menyeberang,” terang Gubernur.
Izin Absensi Kenegaraan dan Evaluasi Perambahan Lahan
Di sisi lain, respons cepat penanganan Karhutla Ciremai ini menjadi alasan di balik ketidakhadiran Gubernur Jabar pada agenda kenegaraan bersama Presiden. Pihaknya menegaskan bahwa langkah penanganan darurat di lapangan telah dikoordinasikan secara formal kepada Mensesneg dan Seskab.
“Penanganan di Ciremai dilakukan atas pengetahuan pusat. Saya sudah menyampaikan laporan dan koordinasi langsung via pesan resmi kepada Mensesneg dan Seskab,” tegasnya.
Menanggapi dugaan pemicu kebakaran akibat aktivitas pembukaan lahan (land clearing) menjelang musim tanam November, Pemprov Jabar menerbitkan imbauan keras agar masyarakat meniadakan praktik pembakaran semak atau ilalang.
Selain isu karhutla, Pemprov Jabar juga menyoroti maraknya ancaman perusakan ekosistem akibat pembalakan liar. Gubernur secara terbuka mengumumkan sayembara berhadiah Rp10 juta bagi masyarakat yang mampu memberikan informasi valid terkait pelaku pencurian kayu sono keling di area konservasi.
Masyarakat mengimbau agar langkah tanggap darurat ini diikuti evaluasi berkelanjutan terhadap pencegahan pembalakan liar dan perusakan fungsi resapan air di kawasan TNGC secara komprehensif. (Red)
