Oleh: Irwan Nurwansyah (Pemerhati Sosial asal Jakarta)
Porosmedia.com – Peribahasa kuno “nasi sudah menjadi bubur” acap kali dijadikan benteng pembenaran untuk menghentikan perdebatan atas suatu kesalahan. Dalam narasi klasik, ketika sebuah proses berujung kekeliruan, saran terbaik kerap kali bersumber pada kepasrahan: diamkan sejenak, jangan terus diaduk saat masih panas, dan terimalah hasilnya.
Namun, logika ini mengalami kebuntuan manakala kekeliruan tersebut bukan lahir dari ketidaksengajaan atau kelalaian teknis semata, melainkan dari tindakan kecurangan yang disengaja.
Dalam konteks sosial, organisasi, maupun tata kelola publik, “bubur” yang tercipta akibat rekayasa—seperti pengondisian aturan secara diam-diam atau pengabaian prosedur demi kepentingan sepihak—selalu meninggalkan korban. Ketika ada pihak yang dirugikan, imbauan sekadar “menerima takdir” tidak lagi relevan. Menutup buku tanpa transparansi hanya akan melegitimasi ketidakadilan.
Dinamika Kepalang Basah dan Urgensi Penyelamatan Korban
Di tengah situasi yang terlanjur keruh (kepalang basah), sikap fatalistis sering mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan kesalahan berantai: menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lainnya agar tampak seolah-olah “tetap kering”.
Prinsip penanganan krisis yang sehat melarang langkah tersebut. Ketika suatu sistem terbukti ternoda oleh kecurangan, mitigasi tidak dilakukan dengan menambah narasi manipulatif, melainkan melalui langkah-langkah terukur:
- Penghentian Eskalasi Narasi Palsu: Menghentikan segala bentuk upaya penutupan informasi yang berpotensi memperkeruh situasi.
- Prioritas Perlindungan Pihak Terdampak: Memfokuskan pemulihan pada pihak yang paling dirugikan—baik secara material, hak, maupun reputasi.
- Rekonstruksi Kronologi Berbasis Data: Menyusun catatan peristiwa secara objektif, sistematis, dan terukur tanpa campur tangan emosi.
Reformasi Prosedur dan Peran Akselerator Teknologi
Fenomena “tidak ada yang menang” (lose-lose situation) kerap menjadi muara dari kecurangan terstruktur. Pihak yang berbuat curang kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik jangka panjang, sementara korban menanggung kerugian nyata.
Di sinilah peran penting reformasi sistem. Reformasi yang substantif tidak sekadar memindahkan atau mengganti figur/aktor, melainkan memperbarui dan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP). Sistem lama yang membiarkan penyimpangan tertutup rapat harus digantikan oleh sistem baru yang mewajibkan akuntabilitas di setiap tahapan.
Kehadiran dan perkembangan teknologi informasi hari ini menjadi katalisator utama perubahan tersebut. Jika di masa lalu narasi spesifik mudah dikaburkan oleh manipulasi kata-kata, saat ini perkembangan teknologi menyediakan transparansi melalui jejak digital (digital footprint) yang riil—mulai dari catatan transaksi, rekam komunikasi, hingga log sistem.
Jejak digital menghapus ruang aman bagi tindakan tidak transparan. Pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi seberapa lihai sebuah skenario dibuat, melainkan seberapa berani kita memanfaatkan validitas data dan teknologi untuk meluruskan penyimpangan yang telah terjadi.
Membuka Babak Baru
Mengurai benang kusut dari cerita lama yang sudah terlanjur keliru tentu membuang energi. Namun, membiarkan pola lama berulang juga merupakan keputusan yang destruktif.
Transisi menuju tata kelola yang bersih membutuhkan keberanian untuk tidak lagi meratapi nasi yang telah menjadi bubur, melainkan membangun fondasi baru yang berbasis pada keterbukaan, penegakan SOP yang adil, serta pemanfaatan data yang akurat. Hanya dengan cara itulah kita dapat bergerak dari kondisi “tidak ada yang menang” menuju tatanan yang mencegah jatuhnya korban-korban baru di masa depan.
