Porosmedia.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif sisa masa jabatan 2025–2030 di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026). Asep resmi menggantikan posisi Ade Kuswara Kunang yang diberhentikan dari jabatannya.
Meski acara berjalan khidmat, suasana pelantikan diwarnai “sentilan” keras dari Gubernur terkait besarnya anggaran daerah yang dinilai belum sebanding dengan kualitas layanan publik dan kebersihan di Kabupaten Bekasi.
Dalam arahannya, Pria yang akrab disapa KDM itu menyoroti secara tajam kemampuan fiskal Kabupaten Bekasi yang sangat besar, namun bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan. KDM mengungkapkan, kas daerah Kabupaten Bekasi saat ini masih menyisakan dana mengendap sekitar Rp1 triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menembus angka Rp1,8 triliun.
”Bekasi itu rajanya duit. Uang dari masyarakat ditagih, harus cepat kembali ke rakyat. Jangan disimpan! Belanjakan untuk jalan yang bagus, sekolah yang bagus, dan puskesmas terbaik,” tegas Dedi di hadapan jajaran Pemkab Bekasi.
Dedi menekankan agar Pemkab Bekasi tidak “mengurung” anggaran dan segera mempercepat pembenahan sektor pelayanan dasar, terutamanya kesehatan dan pendidikan, agar benar-benar dirasakan oleh warga miskin dan kelompok rentan.
Di bidang kesehatan, KDM mendorong hadirnya terobosan dokter keluarga yang menyambangi langsung rumah-rumah warga miskin hingga tingkat desa dan perumahan. Sementara di bidang pendidikan, ia menuntut jaminan sekolah gratis hingga perguruan tinggi bagi putra-putri daerah Bekasi asli.
Tak hanya persoalan anggaran dan layanan dasar, KDM juga membongkar masalah estetika tata kota Kabupaten Bekasi yang dinilai masih jauh dari kata rapi. Sungai-sungai yang dipenuhi sampah, rumput liar yang dibiarkan, hingga fasilitas publik di pasar yang semrawut menjadi catatan kritis yang dialamatkan kepada jajaran birokrasi setempat.
”Bekasi duitnya banyak, tapi daerahnya belum rapi. Akibatnya warga Bekasi kalau weekend larinya ke Ciater, Pangandaran. Sekarang di bawah kepemimpinan Dokter Asep, Bekasi harus kinclong,” cetusnya.
Sebagai langkah konkrit, Gubernur memerintahkan Bupati Bekasi yang baru untuk menerapkan sistem evaluasi ketat berbasis kinerja terhadap jajaran Camat, Kepala Desa, hingga Kepala Dinas (Kadis). Tunjangan ASN diminta dievaluasi jika wilayahnya tidak terjaga kebersihannya, lengkap dengan kewajiban penandatanganan pakta integritas bagi para pimpinan OPD.
Gubernur juga menuntut perubahan mendasar pada gaya kepemimpinan birokrasi di Kabupaten Bekasi. Ia meminta Asep Surya Atmaja tidak sekadar menjadi pejabat di balik meja.
”Bupati jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati selokan, bupati trotoar, bupati sawah, bupati pabrik. Masuk ke gang-gang, cek pelayanan kelurahan,” pungkas KDM sembari menegaskan keyakinannya bahwa Bupati baru tidak boleh gentar terhadap tekanan pihak manapun demi kepentingan masyarakat.
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Bekasi, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat setempat. (P-01)
