Porosmedia.com, Bandung – Peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) pada Jumat (25/9/2026) tidak sekadar menjadi ajang seremoni selebrasi. Di balik riuk pikuk bertema “Solidarity in Harmony”, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dihadapkan pada tumpukan PR struktural: mulai dari krisis pengelolaan sampah, ancaman banjir, hingga restrukturisasi transportasi publik.
Dalam pidato resmi dan Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Pemkot menegaskan dua prioritas utama pembangunan masa depan, yakni penanganan masalah ekologi dan percepatan transformasi digital. Namun, keberhasilan visi ini sangat bergantung pada sejauh mana eksekusi di lapangan mampu menjawab kendala anggaran dan dinamika kewilayahan.
Solusi Hulu Sampah: Dari Gaslah Hingga Rencana SRF Gedebage
Tantangan lingkungan hidup, khususnya sampah, diakui menjadi ujian terberat bagi tata kelola Kota Bandung saat ini. Pemkot Bandung berupaya memotong alur penanganan sampah sejak dari sumbernya melalui Gerakan Bandung Selatan Mengolah Sampah Mandiri (Gaslah).
Sebagai penguat program, Pemkot menargetkan penyediaan fasilitas pengolahan kompos di tingkat komunitas yang tersebar di hampir 10.000 titik RT se-Kota Bandung.
Di tingkat hilir, strategi transisi menuju pengolahan berbasis teknologi modern tengah dipersiapkan. Pemkot merencanakan pematangan lahan di kawasan Gedebage pada November mendatang untuk pembangunan fasilitas Solid Recovered Fuel (SRF)—pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang melibatkan kerja sama dengan pemerintah pusat, PT PLN, dan PT Pertamina. Strategi ini diproyeksikan menjadi jembatan penanganan sampah kota sebelum operasionalisasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Legok Nangka direalisasikan bersama Pemprov Jawa Barat.
Inovasi Layanan Public: Efektivitas Super App “Halo Bandung”
Di bidang pelayanan publik, momentum HJKB ke-216 ditandai dengan peluncuran aplikasi Halo Bandung. Super app terintegrasi ini diproyeksikan menjadi pintu tunggal (single point of access) bagi berbagai layanan publik warga Kota Bandung, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, pembayaran pajak/retribusi, pengaduan masyarakat, hingga pemantauan CCTV lalu lintas secara real-time.
Peluncuran integrasi digital ini dibayangi oleh catatan prestasi administrasi Kota Bandung sepanjang 2026, seperti raihan Penghargaan Adminduk Prima Terbaik I tingkat Jawa Barat, penghargaan Drestanta Arindama, serta posisi ketiga nasional dalam Anugerah Layanan Investasi 2026 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Integrasi ke dalam sistem tunggal diharapkan tidak hanya menjadi etalase penghargaan, tetapi benar-benar memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi layanan warga.
Pembenahan Infrastruktur, Beban Banjir Rp800 Miliar, dan Rencana BRT
Kebutuhan pembenahan infrastruktur fisik perkotaan turut memicu perhatian serius. Salah satu isu krusial adalah penanganan banjir periodik di wilayah Bandung Timur dan Bandung Selatan akibat keterbatasan kapasitas sistem Sungai Citarum.
Pemkot Bandung mengalkulasikan bahwa kebutuhan anggaran ideal untuk penanganan banjir di dua wilayah tersebut mencapai kisaran Rp800 miliar per tahun. Mengingat keterbatasan ruang APBD Kota Bandung, Pemkot secara terbuka membuka ruang kolaborasi dan dukungan pendanaan lintas sektoral dari Pemprov Jawa Barat, Pemerintah Pusat, hingga konsorsium dunia usaha.
Selain persoalan banjir, Pemkot Bandung dihadapkan pada tantangan konektivitas dan mobilitas. Penataan ulang drainase, perbaikan jalan, dan program penataan kabel udara (ducting) berisiko memicu dampak turunan berupa kemacetan lalu lintas serta gangguan konektivitas internet warga selama masa proses konstruksi.
Di sektor transportasi publik, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan komitmen Pemprov Jabar untuk memperkuat sinergi regional Cekungan Bandung. Salah satu proyek prioritas bersama adalah pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) yang menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah penyangga seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Menjaga Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Spirit sejarah Kota Bandung—mulai dari peristiwa Bandung Lautan Api 1946 hingga Dasasila Bandung 1955—yang diusung dalam tema Solidarity in Harmony menuntut pembuktian konkret. Keberhasilan berbagai proyek prioritas ini tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan kepemimpinan figuratif tunggal.
Tantangan nyata Pemkot Bandung di usianya yang ke-216 adalah memastikan partisipasi aktif masyarakat di 151 kelurahan, konsistensi alokasi anggaran lintas pemerintah, serta transparansi publik atas seluruh proses pembangunan yang sedang berlangsung. Warga Kota Bandung tidak hanya membutuhkan narasi kemajuan, tetapi juga kepastian atas kota yang lebih bersih, bebas banjir, akuntabel, dan nyaman untuk ditinggali. (PM/Red)
