Porosmedia.com, Banjaran, KBB – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gajah Putih Mega Paksi Pusaka secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan Panglima Garda DPP Gajah Putih. Kebijakan ini diposisikan sebagai langkah strategis organisasi dalam memperkuat tata kelola internal, meningkatkan kedisiplinan struktural, serta memastikan pengawalan program organisasi berjalan tertib hingga ke tingkat daerah.
(15/12/2025)
Ketua Umum DPP Gajah Putih, Deden Somantri, menegaskan bahwa penerbitan SK Panglima Garda bukan sekadar penunjukan jabatan struktural, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi untuk menjaga efektivitas kerja, konsistensi komando, dan ketertiban dalam setiap aktivitas DPP.
“Penetapan Panglima Garda didasarkan pada pertimbangan loyalitas, kapasitas personal, dan kebutuhan organisasi. Garda memiliki fungsi strategis dalam menjaga marwah organisasi serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai aturan dan garis kebijakan DPP,” tegas Deden.
Ia menambahkan, ke depan DPP Gajah Putih akan memprioritaskan penguatan struktur organisasi secara berjenjang, mulai dari DPD, DPC, hingga PAC, agar arah gerak organisasi di daerah tetap sejalan dengan kebijakan pusat.
“Organisasi harus hadir secara tertib, legal, dan memberikan manfaat nyata. Garda DPP diharapkan menjadi penguat koordinasi, termasuk dalam menjalin sinergi yang konstruktif dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Sekretariat Pastikan Administrasi dan Koordinasi Berjalan Sesuai Mekanisme
Sekretaris DPP Gajah Putih, Armed, menegaskan bahwa sekretariat memiliki tanggung jawab memastikan seluruh proses administrasi penerbitan dan penyerahan SK dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi dan instruksi pimpinan.
“Dengan keterbatasan waktu yang ada, proses administrasi Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Sekretariat memastikan seluruh tahapan sesuai dengan aturan internal organisasi,” jelasnya.
Menurut Armed, pasca-penyerahan SK, koordinasi antara DPP dan Garda DPP akan terus diperkuat melalui komunikasi intensif dan silaturahmi internal.
“Harapannya, Garda DPP dapat bersinergi dengan seluruh jajaran, mulai dari DPP hingga DPC dan PAC, agar Gajah Putih Mega Paksi Pusaka semakin solid dan terarah,” tambahnya.
Panglima Garda Siap Konsolidasi dan Jalankan Amanah Organisasi
Panglima Garda DPP Gajah Putih, Ragil, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta instruksi Ketua Umum.
“Kami memahami ini adalah amanah besar. Langkah awal yang akan kami lakukan adalah konsolidasi internal dan koordinasi lintas bidang serta sayap organisasi, dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota Garda DPP untuk menjaga soliditas dan bekerja dalam satu garis komando organisasi.
“Soliditas dan disiplin adalah kunci. Mari bersama-sama menjalankan tugas Garda DPP sesuai amanat organisasi,” tegas Ragil.
Biro Hukum: SK Garda Perkuat Legalitas dan Kepastian Organisasi
Dari aspek hukum, Biro Hukum DPP Gajah Putih Pusat, Fredy Panggabean, SH., MH, menilai penerbitan SK Panglima Garda sebagai langkah positif dalam memperkuat legalitas dan kepastian struktur organisasi.
“Dengan adanya Garda yang tertata secara administratif, peran organisasi di lapangan menjadi lebih jelas dan terukur. Garda diharapkan mampu membantu penyelesaian persoalan internal secara tertib dan sesuai hukum,” ujarnya.
Fredy menekankan pentingnya sinergi yang proporsional dengan pemerintah daerah, tanpa keluar dari koridor hukum.
“Kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu dibangun secara sehat. Dalam menjalankan tugas, Garda wajib mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Srikandi: Momentum Penguatan Struktur Organisasi
Dukungan juga disampaikan oleh Srikandi DPP Gajah Putih Mega Paksi Pusaka. Perwakilan Srikandi, Puja, menilai penyerahan SK Panglima Garda sebagai momentum penguatan organisasi secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya penguatan Garda, tetapi juga penguatan seluruh struktur organisasi. Kami siap berkontribusi dan menjalankan peran sesuai kapasitas masing-masing,” ujarnya.
Ia berharap Panglima Garda mampu membangun komunikasi yang inklusif dan memperkuat kekompakan lintas struktur.
“Kami mendukung penuh sepanjang dijalankan dengan tanggung jawab. Ke depan, Garda dan Srikandi dapat bersinergi dalam kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan diterbitkannya SK Panglima Garda DPP Gajah Putih, organisasi menegaskan komitmennya untuk membangun struktur yang tertib, legal, dan terkoordinasi hingga ke daerah, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam kerangka sinergi yang konstruktif dengan pemerintah dan masyarakat. (*)
