Porosmedia.com – Gerakan Pramuka selama ini identik dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Di Kota Bandung, organisasi ini memiliki ribuan anggota aktif dari berbagai tingkatan pendidikan. Namun, di balik citra positif itu, ada sejumlah persoalan internal yang sering menjadi keluhan, baik dari anggota, pembina, maupun masyarakat. Sayangnya, masalah-masalah ini jarang terbuka ke ruang publik.
Isu transparansi keuangan menjadi salah satu sorotan terbesar. Baik dana hibah pemerintah maupun iuran anggota sering kali tidak diikuti dengan laporan keuangan yang jelas dan akuntabel. Padahal, sebagai organisasi publik yang mendapatkan dukungan dana negara, Pramuka dituntut untuk lebih terbuka.
Minimnya publikasi laporan keuangan tidak hanya menurunkan kepercayaan anggota, tetapi juga berpotensi melahirkan prasangka buruk terhadap pengurus. Dalam era keterbukaan informasi, pola kerja yang tertutup jelas menjadi kemunduran.
Struktur organisasi Pramuka Kota Bandung masih menggunakan pola lama yang dianggap kurang adaptif dengan perkembangan zaman. Birokrasi panjang, proses administrasi berbelit, serta lambatnya adopsi teknologi membuat Pramuka tertinggal jauh dari organisasi kepemudaan lain yang sudah lincah bergerak di dunia digital.
Generasi muda saat ini haus akan ruang kreatif, cepat, dan kolaboratif. Jika Pramuka tetap berkutat dengan pola konvensional, maka mereka akan ditinggalkan oleh basis anggotanya sendiri.
Program dan pelatihan yang ditawarkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan anak muda saat ini. Kegiatan yang berorientasi pada survival di alam dan keterampilan dasar memang penting, namun sudah saatnya diimbangi dengan pelatihan yang relevan dengan realitas kontemporer—seperti literasi digital, teknologi, kewirausahaan sosial, hingga isu-isu perubahan iklim dan ketahanan pangan.
Minimnya inovasi program hanya akan membuat Pramuka dipandang sebagai organisasi seremonial, bukan wadah pembentukan generasi tangguh masa depan.
Salah satu persoalan klasik adalah kesenjangan kualitas pembina. Ada yang memiliki dedikasi luar biasa, menguasai materi, dan menjadi teladan, tetapi ada pula yang sekadar hadir tanpa visi jelas. Akibatnya, pengalaman anggota sangat bergantung pada kualitas pembinanya.
Padahal, pembina adalah ujung tombak gerakan. Jika kualitasnya timpang, maka sulit bagi Pramuka untuk menjaga standar yang sama di semua gugus depan.
Meski memiliki segudang kegiatan, Pramuka Kota Bandung jarang tampil di ruang publik. Minimnya komunikasi dan promosi membuat masyarakat tidak mengetahui kontribusi nyata organisasi ini. Hal ini membuat Pramuka kehilangan relevansi sosial di mata publik.
Lebih parah lagi, beberapa isu internal—seperti keluhan orang tua atas kegiatan yang tidak terorganisir dengan baik—sering tidak direspons secara terbuka. Alih-alih melakukan klarifikasi, isu dibiarkan menjadi bisik-bisik yang merusak reputasi organisasi.
Pramuka Kota Bandung tidak bisa hanya bersembunyi di balik sejarah panjang atau nama besar organisasi. Kepercayaan publik dan relevansi di mata generasi muda hanya bisa dipertahankan dengan reformasi nyata. Transparansi keuangan harus jadi standar, program harus dimodernisasi, pembina perlu ditingkatkan kualitasnya, dan komunikasi publik wajib diperkuat.
Jika tidak, Pramuka berisiko menjadi organisasi simbolik—ramai di seremoni, sepi di substansi.
Bangsa ini membutuhkan Pramuka sebagai kawah candradimuka generasi muda. Namun, tanpa perubahan mendasar, Pramuka hanya akan menjadi nostalgia masa lalu yang kehilangan daya pikat di masa depan.
