Porosmedia.com, Bandung – Menindaklanjuti keluhan warga terkait banjir kronis di Kecamatan Cibiru, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melakukan peninjauan teknis ke tiga lokasi rawan genangan pada Jumat (16/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan infrastruktur di Kelurahan Palasari, Cipadung, dan Pasir Biru yang memiliki masalah drainase berbeda.
Peninjauan ini merupakan respons langsung atas aspirasi warga yang dihimpun dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana pada 14–15 Oktober 2026 lalu.
1. Palasari: Penataan Pangkalan Ojek & Kajian Daya Rusak Air
Di Kelurahan Palasari, titik banjir terkonsentrasi di kawasan pangkalan ojek persimpangan Jalan A.H. Nasution dan Jalan Cilengkrang II. Penanganan di lokasi ini tidak bisa sebatas pengerukan sedimentasi, melainkan membutuhkan kajian teknis mendalam bersama tim ahli daya rusak air untuk menentukan debit dan kapasitas penampungan.
Selain masalah limpasan air, Wali Kota mengagendakan penataan fisik area pangkalan ojek agar lebih tertib dan tidak mengganggu alur jalan maupun drainase sekitar.
2. Cipadung: Evaluasi Sodetan Kronis Sejak 2016
Penanganan di Kelurahan Cipadung berfokus pada sodetan banjir Jalan A.H. Nasution RW 02—masalah genangan bertahun-tahun yang tak kunjung usai sejak 2016. Warga mendorong realisasi sodetan ke arah wilayah Panyileukan.
Namun, hasil evaluasi lapangan menunjukkan persoalan tidak sederhana. Tim teknis mencatat adanya kendala elevasi tanah (ketinggian lahan) serta fondasi bangunan warga yang menyempitkan dan menutupi jalur air.
“Penanganan banjir tidak bisa asal membuka saluran baru. Kita harus memperhitungkan elevasi dan konstruksi agar air tidak sekadar berpindah membanjiri kawasan Panyileukan. Solusi rekayasa enginering sedang kita matangkan,” tegas Farhan.
3. Pasir Biru: Normalisasi Drainase Berisiko Dampak Fisik Bangunan
Sementara di RW 02 dan RW 03 Kelurahan Pasir Biru, masalah utama dipicu oleh tidak berfungsinya saluran drainase existing. Wali Kota mengonfirmasi bahwa pekerjaan normalisasi membutuhkan penggalian masif yang berpotensi berdampak pada struktur bangunan warga di sepanjang saluran.
Mengingat tingginya tingkat kesulitan teknis dan dampak sosial di lapangan, Pemkot Bandung mengalokasikan perencanaan penanganan ini secara bertahap:
- Jangka Pendek: Pendataan dan sosialisasi kepada warga terkait dampak penggalian/pembongkaran bangunan yang berdiri di atas drainase.
- Jangka Panjang: Pengusulan alokasi anggaran normalisasi drainase secara menyeluruh pada APBD Tahun Anggaran 2027.
“Ini bakal banyak galian dan menyentuh bangunan warga. Kita rapikan perencanaannya dulu sambil saya susun alokasi anggarannya untuk tahun depan agar pengerjaannya terarah dan tuntas,” pungkas Farhan.
Melalui peninjauan ini, Pemkot Bandung berkomitmen menyusun solusi berbasis data teknis dan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar penanganan sementara.
