Porosmedia.com, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, menekankan pentingnya peran strategis Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) di seluruh Indonesia untuk mengambil bagian nyata dalam mendukung program swasembada protein hewani nasional, khususnya dalam menutupi defisit pasokan daging sapi dan susu.
Hal tersebut diungkapkan Viva Yoga saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia Dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan One Health’ yang diselenggarakan oleh FKH Universitas Udayana (Unud) di Badung, Bali, Jumat (6/11/2026).
”Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) saya ditempa dengan keras, tanpa kompromi. Setelah melalui proses panjang itu, sekarang kita bisa bertemu kembali,” ujar Viva Yoga di hadapan ratusan peserta.
Seminar tersebut turut dihadiri oleh Rektor Unud Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., Dekan FKH Dr. drh. Gusti Ngurah Sudisma, M.Si., perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Balai Veteriner, Balai Karantina, pimpinan FKH dari berbagai perguruan tinggi, pelaku industri pakan dan obat-obatan hewan, serta kalangan mahasiswa.
Orientasi Baru Transmigrasi: Pengembangan Ekonomi dan Pengentasan Wilayah Terisolasi
Dalam paparannya, Viva Yoga mengungkapkan bahwa Kementerian Transmigrasi saat ini menerima 60 lebih proposal dari berbagai kabupaten/kota di luar Jawa yang mengusulkan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Usulan tersebut bertujuan utama membuka akses agar wilayah-wilayah tertentu tidak terisolasi serta menggerakkan roda aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Dari puluhan usulan tersebut, seleksi ketat diterapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi riil di wilayah bersangkutan. “Tanpa potensi ekonomi, kami tidak akan buka. Orientasi transmigrasi saat ini bukan sekadar memindahkan penduduk, melainkan pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Hingga saat ini, program transmigrasi terbukti masih memiliki daya tarik yang tinggi di tengah masyarakat. Tercatat ada sekitar 10.000 kepala keluarga yang mendaftar secara mandiri. Sejak digulirkan pada tahun 1950, program ini telah merangkum sekitar 2,2 juta transmigran atau setara 9,2 juta jiwa beserta keluarga, yang berasal dari Pulau Jawa, Bali, hingga Lampung.
Tantangan Defisit Daging Sapi dan Susu Nasional
Mengenai ketahanan pangan, Viva Yoga memaparkan bahwa pemerintah telah mencatatkan kesuksesan signifikan dalam swasembada tanaman pangan (beras), di mana kawasan transmigrasi turut menjadi salah satu sentra produksi utama.
Kendati demikian, tantangan besar kini bergeser pada upaya mencapai swasembada atau kecukupan kebutuhan protein hewani. Berdasarkan data komoditas nasional, kebutuhan daging sapi/kerbau saat ini mencapai 794,29 ribu ton, sementara kemampuan produksi dalam negeri baru menyentuh angka 421,21 ribu ton. Adapun kebutuhan susu nasional mencapai 4,7 juta ton dengan ketersediaan domestik sebesar 820,87 ribu ton (data 2025). Sementara itu, untuk komoditas daging ayam ras dan telur, Indonesia telah berada dalam posisi surplus.
”Kekurangan pasokan daging sapi dan susu inilah yang membuat kita masih harus melakukan impor,” jelas mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar itu.
Defisit protein hewani ini dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang emas bagi institusi pendidikan tinggi kedokteran hewan. Viva Yoga optimis Indonesia memiliki potensi besar untuk menyerupai pencapaian New Zealand, mengingat luas daratan Indonesia yang jauh lebih luas serta ketersediaan kawasan sabana yang memadai.
Kolaborasi Strategis Kementerian Transmigrasi dan FKH Unud
Sebagai langkah konkret, Kementerian Transmigrasi yang mengelola potensi lahan seluas 3,1 juta hektare siap berkolaborasi untuk mendukung program swasembada protein hewani. Sinergi ini juga telah dirintis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih serta peningkatan budidaya air tawar.
Guna merealisasikan target swasembada protein hewani secara komprehensif, diperlukan konsolidasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), sektor swasta, institusi FKH, hingga jejaring kemitraan internasional.
Khusus di tingkat regional, Kementerian Transmigrasi berencana menjalin sinergi konkret dengan FKH Unud untuk mengelola lahan potensial agar dapat dikembangkan menjadi kawasan peternakan modern sapi yang unggul, sehat, dan produktif.
”Ke depan, 14 fakultas kedokteran hewan yang tersebar di berbagai kampus didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengawal kesehatan hewan, produktivitas ternak, dan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
