Porosmedia.com, Bandung – Kebijakan pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg kini memasuki babak baru. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat melalui surat bernomor 0501/PMD.03.04/SEKRE, secara resmi menjadwalkan penyaluran bantuan bagi masyarakat desa yang terdampak kebijakan tersebut.
Namun, di balik langkah birokrasi ini, terselip angka-angka yang memicu pertanyaan terkait kecepatan dan jangkauan penanganan dampak sosial di lapangan. Berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi bulan Januari 2026, tercatat sebanyak 9.077 Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan. Ironisnya, hingga akhir Februari 2026, jumlah yang telah terealisasi baru menyentuh angka 3.462 KK.
Dalam rincian terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPM-Desa kembali menjadwalkan penyaluran untuk 5.600 KK yang akan berlangsung mulai 27 Februari hingga 12 Maret 2026. Adapun alokasi sebarannya meliputi: Kecamatan Rumpin: 2.500 KK, Kecamatan Cigudeg: 2.006 KK dan Kecamatan Parung Panjang: 1.094 KK.
Meskipun penyaluran ini merupakan langkah nyata, gap antara total warga yang terverifikasi (9.077 KK) dengan target penyaluran saat ini tetap menjadi sorotan. Publik kini menanti, sejauh mana efektivitas bantuan ini mampu meredam gejolak ekonomi warga desa yang ruang gerak ekonominya “terjepit” akibat penutupan aktivitas tambang.
Kepala DPM-Desa Provinsi Jawa Barat, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T., dalam arahannya meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor untuk menugaskan para Camat dan Kepala Desa guna memfasilitasi proses ini. Persyaratan ketat seperti verifikasi KTP asli, Kartu Keluarga, hingga surat keterangan domisili tetap menjadi harga mati guna memastikan bantuan tidak salah sasaran.
Proses penyaluran dijadwalkan terkonsentrasi di kantor-kantor kecamatan setempat mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Hal ini menuntut kesiapan infrastruktur desa dalam mengarahkan ribuan warga agar tidak terjadi penumpukan massal yang justru bisa memicu masalah baru.
Foto : Ilustrasi (Net)
SURAT_BIASA_Penyaluran_Bantuan_Masyarakat_Desa_Terdampak_Kebijakan_Penutupan_Tam
