Esai Satire: Harri Safiari
Porosmedia.com – Di republik yang sudah kehabisan alasan, tawa menjadi kebijakan publik.
Maka Republik Fufufafa tidak hadir sebagai lagu—ia muncul sebagai pengakuan kolektif. Pengakuan bahwa negara ini lelah berpura-pura waras, lalu memilih menertawakan kebobrokannya sendiri agar tak perlu mengobatinya.
Fufufafa—kata tanpa makna kamus, tapi sarat makna politik. Ia terdengar seperti ocehan bayi, namun bekerja seperti stempel negara: mengesahkan kekacauan sebagai kewajaran. Di titik ini, republik tidak lagi bertanya “apa yang salah?”, melainkan “siapa yang masih peduli?”.
Warga Negeri Konoha Raya (NKR) cepat menangkap pesan itu. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena mereka terlalu lama dipaksa cerdas untuk menerima hal-hal yang tak masuk akal.
“Kita ini negeri stunting, mungkin juga sinting” ujar Suparman Wilaksoni (35), sambil mengaduk bubur kacang ijo di Ujung Berung, Bandung. “Kurang gizi fisik, kurang gizi nalar. Bedanya, yang pertama diakui negara, yang kedua disangkal.”
Ia tertawa. Tawa orang yang sudah tak berharap, tapi masih sadar.
“Yang bikin sakit bukan dihina,” lanjutnya, “tapi disuruh bangga atas kehinaan itu.”
Di NKR, kebanggaan memang sudah lama salah alamat. Salah kebijakan disebut dinamika. Salah data disebut miskomunikasi. Salah moral disebut perbedaan sudut pandang. Yang konsisten hanya satu: tak pernah ada yang benar-benar salah, selama berada di lingkar yang tepat walaupun penuh kamulfase.
Di sinilah Korupsinikus berdiri sebagai monumen hidup republik.
Ia bukan penyimpangan. Ia kesimpulan.
Bukan hasil error sistem, melainkan output finalnya.
Korupsinikus itu setengah manusia, setengah dosa berjamaah. Pernah dikutuk jadi batu karena melawan kodrat, kini justru dipuja karena berhasil menyesuaikan diri dengan kodrat baru republik: tak punya malu, tapi berkuasa. Ia bangkit dari fosil, dari museum, dari sejarah—tepat ketika negara membutuhkan figur yang bisa menjelaskan kejahatan sebagai takdir.
“Yang lucu bukan lagunya,” kata Korupsinikus. “Yang lucu itu reaksi pejabat yang pura-pura tak merasa disindir.”
Ia tersenyum tipis. “Kalau tidak merasa bersalah, kenapa sibuk klarifikasi?”
Pertanyaan itu menohok karena jawabannya sederhana:
di republik ini, klarifikasi adalah bentuk kepanikan paling sopan.
Tak sengaja, pernyataan Korupsinikus disiarkan langsung. Ribuan komentar mengalir. Ada yang berseru bahwa stunting sudah diatasi lewat MBG—Makan Bergizi Gratis.
Namun tak satu pun bisa menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:
jika gizi sudah gratis, mengapa kebodohan tetap mahal dan dijaga ketat?
Sebagian lain lebih jujur, bahkan bangga:
“Fufufafa bukan hinaan. Itu identitas nasional. Kita bangsa sok tahu, belagu, dan cepat tersinggung kalau diingatkan. Makanya, selain santet, teror kepala ayam terpotong, jangan kaget bisa hadir mendadak di halaman rumah kita, termasuk vandalisme!”
Di titik ini, satire berhenti menjadi lelucon getir. Ia berubah menjadi diagnosis.
Keesokan harinya, Ibrahim Jamillah (45), pimpinan komunitas anti korupsi Morat-Marit, menunjukkan tumpukan berkas di kantornya. Laporan-laporan itu tidak mati karena kurang bukti, melainkan karena kehabisan bahan bakar bernama keberanian institusional.
“Korupsi di NKR bukan soal rahasia,” katanya. “Semua tahu. Yang tidak tahu hanya jadwal penindakan.”
Ia tertawa pendek. “Lagu ini berbahaya bukan karena isinya, tapi karena dinyanyikan. Kritik yang bernyanyi sulit ditangkap—meski selalu bisa dicoba.”
Ancaman pun sudah hapal polanya: bangkai ayam, telur busuk, teror kreatif yang mengaku spontan. Atau versi paling canggih: diam total, seolah kritik tak pernah ada. Di republik ini, penghapusan lebih efektif daripada bantahan. Sekedar info, awas loh diculik?!
Soal apakah Republik Fufufafa menandai banting stir, Ibrahim menggeleng.
“Bukan banting stir,” katanya pelan. “Ini refleks orang yang sadar mobilnya sudah lama oleng, tapi baru berani teriak saat hampir masuk jurang.”
Apalagi republik sedang sibuk mengurusi ihwal dugaan ijazah tak asli, silsilah, dan sosok Fufufafa yang disebut-sebut 99,99 persen ini-itu. Di negeri absurd, pendidikan selalu diperdebatkan oleh mereka yang paling alergi pada transparansi, sementara etika cukup dijadikan slogan hampa.
Maka jelaslah: Republik Fufufafa bukan lagu perlawanan.
Ia lagu pengakuan – Ada benarnya, walau susah disangkal!
Pengakuan bahwa negara ini tahu dirinya bermasalah,
tahu siapa penyebabnya,
tahu bagaimana memperbaikinya—
namun memilih tertawa agar tak perlu berubah.
Dan mungkin, inilah tragedi paling sunyi dari sebuah republik:
bukan ketika rakyat dibungkam,
melainkan ketika mereka tertawa bersama negara—
karena sama-sama tahu,
harapan sudah dikeluarkan dari anggaran. (Selesai).
