Porosmedia.com, Palu – Upaya menyingkap tabir di balik industri pertambangan Sulawesi Tengah menemui jalan berliku. Investigasi terbaru yang dilakukan tim redaksi mengungkap adanya celah komunikasi yang cukup lebar antara pemangku kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan publik akan transparansi data sektor ekstraktif.
Dalam penelusuran lapangan, upaya konfirmasi yang diajukan kepada Wakil Gubernur Sulteng, Reni Lamadjido, terkait isu krusial pertambangan belum membuahkan jawaban substantif. Alih-alih mendapatkan penjelasan teknis, permohonan konfirmasi justru diarahkan melalui jalur birokrasi asisten pribadi (Sespri).
”Sangat disayangkan, kapasitas sebesar Ibu Wakil Gubernur seolah belum siap memberikan tanggapan instan terhadap persoalan pertambangan yang menjadi urat nadi ekonomi sekaligus ancaman lingkungan di wilayah ini,” ujar Sudrajat, jurnalis investigasi Porosmedia.
Ketegangan sempat mewarnai ruang digital saat pihak Sespri Wagub menyatakan ketidaksiapannya menanggapi isu pertambangan dengan alasan pembagian tugas internal (tupoksi). Pihak Sespri menegaskan bahwa isu pertambangan berada di luar kewenangan klinis Wagub yang lebih fokus pada sektor kesehatan.
Namun, desakan akan “keimbangan berita” terus disuarakan. Publik berhak mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap aktivitas tambang yang kian masif. Setelah desakan yang cukup alot, pihak Wagub akhirnya memberikan lampu hijau untuk melakukan konfirmasi langsung kepada otoritas yang dianggap paling berwenang: Dinas ESDM Sulawesi Tengah.
Kini, sorotan tajam mengarah pada sosok Arfan Baron, Kepala Dinas ESDM Sulteng. Nama Arfan Baron muncul sebagai pemegang kunci informasi yang diharapkan mampu memberikan klarifikasi gamblang mengenai daftar hitam perusahaan tambang maupun izin-izin yang selama ini menjadi misteri bagi publik.
Redaksi kini tengah mengupayakan kontak langsung dengan Kadis ESDM untuk menuntut transparansi total. Akankah pintu informasi ini benar-benar terbuka, atau justru menjadi babak baru dari aksi “pingpong” birokrasi di Sulawesi Tengah?
Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Simak terus perkembangannya hanya di Porosmedia.com.
