Porosmedia.com – Putusan banding perkara Sri dan Bisma yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) seolah menjadi lonceng peringatan keras bagi pihak yang berharap pada keadilan di level Kasasi. Di balik dinamika hukum yang terlihat di permukaan, terdapat realitas pahit yang harus dibedah secara objektif: mengapa memenangkan Kasasi dalam kondisi saat ini dianggap hampir mustahil.
Kegagalan di tingkat Banding bukan sekadar kekalahan hukum, melainkan cerminan dari lemahnya konsolidasi di pihak korban. Ada beberapa faktor krusial yang membuat posisi Sri dan Bisma berada di ujung tanduk:
Matangnya Skenario Lawan: Kasus ini ditengarai telah ditata secara sistematis sejak awal. Melawan konstruksi kasus yang sudah “terencana” memerlukan strategi yang jauh lebih cerdik, bukan sekadar pembelaan normatif.
Ketimpangan Amunisi Hukum: Kehadiran tokoh hukum sekaliber Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. di pihak lawan menunjukkan keseriusan pihak Tonny Sumampau dalam mengamankan posisi hukum mereka. Sebaliknya, kualitas pendampingan hukum di pihak korban dinilai belum mampu mengimbangi manuver hukum lawan yang agresif dan presisi.
Keretakan Internal dan Ego Sektoral: Masalah utama bukan hanya di meja hijau, tapi di dalam barisan sendiri. Tanpa adanya leader yang solid, setiap pihak berjalan sendiri-sendiri dengan kepentingan masing-masing. Ketidakmampuan Sri dan Bisma untuk bersinergi justru menjadi celah yang dimanfaatkan lawan untuk “mengunci” mereka dalam satu paket kekalahan.
Dalam situasi di mana waktu sudah mepet, biaya operasional membengkak, dan koordinasi internal yang minim, klaim dari pihak manapun yang menjanjikan kemenangan di tingkat Kasasi patut dipertanyakan. Tanpa perubahan radikal dalam strategi, Kasasi kemungkinan besar hanya akan menjadi pengulangan dari kegagalan Banding.
Apalagi, sikap skeptis dan kurangnya apresiasi dari pihak-pihak terkait terhadap upaya bantuan eksternal semakin mempersempit ruang gerak untuk melakukan penyelamatan di menit-menit terakhir.
Jika ingin membalikkan keadaan, cara-cara konvensional harus segera ditinggalkan. Berikut adalah langkah darurat yang harus diambil:
Memori Kasasi Mandiri: Korban harus menyusun Memori Kasasi pribadi sebagai suplemen dari versi pengacara untuk memastikan substansi yang mungkin terabaikan dapat tersampaikan kepada Hakim Agung.
Mempersiapkan Peninjauan Kembali (PK): Fokus harus mulai digeser pada penemuan bukti baru (novum) yang kuat dengan melibatkan tim pengacara yang lebih mumpuni dan berintegritas.
Lobi dan Jalur Politik: Mengingat dimensi kasus ini yang luas, upaya melalui jalur politik dan tekanan publik menjadi krusial untuk memastikan tidak ada intervensi non-hukum yang merugikan.
Kepemimpinan Tunggal: Harus ada sosok “Sutradara” atau pemimpin tunggal yang mengoordinasikan seluruh pergerakan agar solid dan tidak berjalan sporadis.
Spiritualitas: Di atas segala upaya manusia, doa dan harapan akan mukjizat tetap menjadi sandaran terakhir bagi pencari keadilan.
Tanpa adanya perombakan total dalam manajemen kasus, nasib Sri dan Bisma di Mahkamah Agung diprediksi akan menemui jalan buntu. Pertanyaannya sekarang: adakah kemauan untuk bersatu sebelum pintu keadilan benar-benar tertutup rapat?
