Porosmedia.com, Bandung – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (1/9/2025).
Aksi dimulai sekitar pukul 13.56 WIB dengan seruan untuk menegakkan hukum secara adil, mempercepat pemberantasan korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban Kapolri.
Dipimpin oleh M. Ilham, Ketua HMI Cabang Kota Bandung, bersama pimpinan organisasi mahasiswa lain yang tergabung dalam Cipayung Plus, massa aksi awalnya berjumlah sekitar 300 orang. Mereka menggunakan pengeras suara, membentangkan spanduk, mengibarkan bendera, hingga melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam orasi yang bergema di depan gedung wakil rakyat, mahasiswa menegaskan sejumlah poin utama:
1. Supremasi Hukum Tanpa Pandang Bulu
Mahasiswa menuntut agar aparat penegak hukum tidak lagi diskriminatif dan segera menghentikan praktik pelemahan hukum yang dinilai merugikan masyarakat.
2. Evaluasi Kepemimpinan Kapolri
Mereka menilai kepemimpinan Kapolri saat ini gagal menghadirkan rasa keadilan dan sudah kehilangan legitimasi publik. Karena itu, mahasiswa mendesak agar Presiden segera mengevaluasi dan mencopot Kapolri.
3. Pengesahan RUU Perampasan Aset Korupsi
Para peserta aksi mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai payung hukum yang kuat untuk melacak, menyita, dan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi kepada negara.
Meski diwarnai pembakaran ban bekas, aksi tetap berlangsung dalam suasana tertib dan damai. Polisi dan aparat keamanan dilaporkan berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan jalannya unjuk rasa tidak menimbulkan gesekan.
Seiring berjalannya waktu, jumlah massa terus bertambah. Sekitar pukul 14.52 WIB, 100 mahasiswa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) ikut bergabung, disusul oleh sekitar 100 mahasiswa dari Universitas Pasundan (UNPAS) pada pukul 15.30 WIB.
Aksi Cipayung Plus ini mencerminkan semakin kuatnya desakan publik, terutama dari kalangan mahasiswa, terhadap pembenahan hukum dan politik nasional. Tuntutan mereka dianggap merepresentasikan keresahan masyarakat yang menghendaki adanya kejelasan arah reformasi hukum serta komitmen nyata pemberantasan korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan tertib, dan massa menyatakan akan terus mengawal proses politik dan hukum di Indonesia agar tidak keluar dari jalur reformasi dan demokrasi.
