Porosmedia.com, Bandung – Memasuki puncak musim hujan, kewaspadaan terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bandung kembali berada pada level tinggi. Pemkot Bandung menegaskan bahwa penanganan DBD tidak bisa hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan, tetapi harus ditopang oleh kekuatan kewilayahan—RW, kader kesehatan, dan warga—sebagai sistem deteksi dini yang paling dekat dengan masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa pola peningkatan kasus DBD selalu mengikuti siklus tahunan yang dapat diprediksi.
“Perhatikan baik-baik. Kita memasuki musim hujan. Januari biasanya ledakan DBD. Siklus 3 tahunan. Periode 2026–2028 berpotensi naik,” ujarnya dalam dialog bersama pengurus RW pada kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-42 di Kelurahan Batununggal, Selasa (25/11/2025).
Farhan menekankan pentingnya respons cepat ketika ada warga yang mengalami keluhan mirip gejala DBD.
“Kalau warga demam, sakit kepala, kasih obat tidak turun dalam 24 jam, langsung ke puskesmas minta tes NS1. Gratis,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar warga tidak menunggu gejala berkembang menjadi kondisi berat.
“Jangan sampai ada ruam merah, muntah-muntah, mimisan. Itu bahaya pisan,” katanya.
Menurut Farhan, seluruh wilayah kelurahan di Kota Bandung saat ini berada dalam kategori kewaspadaan tinggi.
“Di Bandung, semua kelurahan merah. Tidak ada yang bebas DBD,” ujarnya.
Dengan situasi tersebut, ia menekankan perlunya intervensi serentak pada tiga aspek utama: lingkungan, nyamuk, dan manusia.
Farhan menegaskan kembali pentingnya gerakan 3M Plus sebagai metode paling efektif dan paling mungkin dijalankan seluruh warga.
“Kuras, sikat, tutup. Manfaatkan barang bekas, daripada ditumpuk lebih baik dijual (dikilo),” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai teknologi pengendalian, termasuk metode wolbachia, masih memiliki keterbatasan implementasi. Sementara vaksin DBD belum tersedia untuk cakupan massal.
“Karena itu, fondasi utamanya tetap kewaspadaan warga dan kebersihan lingkungan,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Farhan menegaskan peran RW sebagai simpul koordinasi paling strategis—mulai dari mitigasi lingkungan hingga identifikasi dini kasus DBD.
“Intervensi lingkungan, nyamuk, manusia,” ujarnya, menandaskan ruang lingkup kerja bersama yang harus dijalankan lintas elemen kewilayahan.
Kinerja RW juga diperkuat melalui program lain seperti pemantauan ibu hamil, pendataan kerentanan sosial, peningkatan sanitasi, dan penguatan jejaring kader. Semua aspek tersebut turut memengaruhi risiko penularan DBD.
Dengan pendekatan langsung ke wilayah, Pemkot Bandung berharap seluruh unsur RW—ketua RW, kader posyandu, relawan lingkungan, hingga warga—menjadi barisan pertama yang mampu: mendeteksi gejala lebih dini, mengurangi risiko penyebaran, dan memutus rantai penularan secara lebih cepat.
Siskamling Siaga Bencana ke-42 di Kelurahan Batununggal tidak hanya menyoroti mitigasi DBD, tetapi juga membahas isu kerentanan sosial, kesiapsiagaan lingkungan, serta perbaikan infrastruktur dasar di tingkat RW sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis masyarakat. (ray)**
