Porosmedia.com, Bandung – Polemik beredarnya video penurunan figura foto Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya mendapat penjelasan resmi dari kedua belah pihak.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melayangkan surat resmi bernomor 3423/PR.01.01/DPRD tertanggal 13 November 2026 yang berisikan permintaan klarifikasi kepada Delegasi Masyarakat Sipil Jawa Barat.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., dalam surat yang ditandatanganinya menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan insiden yang terjadi saat audiensi pada Kamis (12/11/2026) tersebut.
”DPRD Provinsi Jawa Barat tentu sangat menyayangkan atas tindakan tersebut. Tindakan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap institusi DPRD Provinsi Jawa Barat,” tegas Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si.
Melalui surat bersifat penting tersebut, pimpinan dewan mendesak pihak delegasi untuk bertanggung jawab penuh dan menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada publik maksimal 1 \times 24 jam.
Klarifikasi Delegasi Masyarakat Sipil
Merespons surat permintaan penjelasan tersebut, Pimpinan Rombongan Audiensi Masyarakat Sipil Jawa Barat, Andri P. Kantaprawira, S.IP., M.M., memberikan jawaban resmi. Dalam keterangan tertulisnya, Andri menegaskan bahwa aksi penurunan foto yang terjadi selepas pertemuan sekitar 30 tokoh masyarakat sipil dengan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan itu bukanlah skenario yang dirancang rombongan.
Menurut Andri, agenda resmi audiensi yang berlangsung pukul 14.00 hingga 15.30 WIB tersebut sejatinya hanya mencakup penyerahan Pernyataan Sikap yang didukung 76 tokoh melalui perwakilan Paskah Irianto dkk., serta penyerahan simbolik figura foto yang dibawa sendiri oleh rombongan melalui Dr. Dra. Hj. Eni Sumarni, M.Kes. dkk. kepada Iwan Suryawan.
”Penurunan figura foto yang terpasang di ruang Banggar terjadi saat sesi foto bersama setelah acara resmi ditutup. Peserta di barisan belakang secara spontan menurunkannya untuk dijadikan properti foto. Jadi, itu murni tindakan spontan personal, bukan desain rombongan,” jelas Andri merujuk pada rekaman video yang beredar.
Andri juga meluruskan bahwa insiden tersebut tidak ada kaitannya dengan fasilitasi maupun sikap kelembagaan DPRD Jabar. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa yang menegaskan bahwa waktu penurunan foto resmi pimpinan negara di gedung dewan tetap mengikuti aturan dan arahan pemerintah pusat.
Lebih jauh, dalam surat balasannya, pihak Masyarakat Sipil Jawa Barat memandang aksi spontan pada pukul 15.30 WIB tersebut sebagai ekspresi emosional. Pihak delegasi mengklaim tindakan itu tidak melanggar aturan dengan merujuk pada pandangan mereka bahwa pada pukul 11.00 WIB di hari yang sama, surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka disebut telah diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga secara yurisprudensi dinilai tidak lagi menjabat saat insiden terjadi.
Menutup klarifikasinya, Andri menyampaikan permohonan maaf serta tanggung jawab moral atas ketidaknyamanan dan beragamnya persepsi publik yang muncul. Ia juga turut mengapresiasi pimpinan DPRD Jabar yang telah menerima aspirasi mereka secara terbuka.
