Porosmedia.com, Bandung – Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung merumuskan 45 rekomendasi kebijakan strategis melalui ajang West Java Economic Society (WJES) 2026. Puluhan rekomendasi ini disiapkan sebagai instrumen masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi daerah.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil riset komprehensif dari 269 peneliti lintas daerah yang melalui tahap konsultasi intensif bersama 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar. Dari total karya ilmiah yang masuk, terpilih delapan paper terbaik yang dipaparkan dalam Seminar Nasional WJES 2026 di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
Penyelenggaraan tahun ini mengusung tema “Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing”.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi forum kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha ini. Ia menekankan agar produk intelektual yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran teoritis, melainkan menjadi panduan aplikatif dalam kebijakan pembangunan.
”Kami berharap forum WJES mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga operasional dan aplikatif dalam kebijakan serta program pembangunan daerah,” ujar Erwan.
Menurut Erwan, penguatan struktur ekonomi daerah wajib berjalan linear dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan investasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Pemprov Jabar berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor—terutama dalam mengoptimalkan pendidikan vokasi, menyelaraskan pelatihan kerja dengan kebutuhan industri (link and match), serta membuka akses informasi lowongan kerja yang transparan.
Arah Kebijakan Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Dalam arahannya, Erwan juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab sosial korporasi bagi para investor yang menanamkan modal di Jawa Barat. Investasi, kata dia, tidak boleh sekadar berorientasi pada akumulasi keuntungan bisnis atau peningkatan nilai produksi semata, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.
Ia menegaskan pentingnya prioritas penyerapan tenaga kerja lokal tanpa menutup ruang bagi investor luar. Meski demikian, Erwan mengingatkan agar keterlibatan tenaga kerja lokal tetap berpijak pada kompetensi dan profesionalisme, guna menghindari potensi gesekan sosial maupun praktik intimidasi atau tekanan dari kelompok-kelompok tertentu terhadap pihak industri.
”Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik domestik maupun asing. Namun, perhatikan masyarakat sekitar dengan memprioritaskan mereka yang memenuhi kualifikasi. Di sisi lain, masyarakat kita juga harus menyiapkan diri melalui peningkatan kapasitas agar mampu bersaing secara sehat di dunia industri, bukan melalui cara-cara tekanan yang kontraproduktif,” tegasnya.
Tantangan Link and Match Vokasi dan Industri
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Junanto Herdiawan menyoroti urgensi kesiapan tenaga kerja dalam mengantisipasi dinamika perubahan struktur ekonomi global dan regional.
Junanto mengidentifikasikan masih adanya kesenjangan (gap) antara kompetensi tenaga kerja dengan spesifikasi kebutuhan dunia industri saat ini. Sebagai contoh konkret, pertumbuhan sektor industri kendaraan listrik (electric vehicle) di Jawa Barat belum sepenuhnya diimbangi oleh adaptasi kurikulum pada lembaga pendidikan vokasi.
”Persoalan link and match ini harus dijembatani secara serius. Bagaimana institusi pendidikan vokasi mampu bergerak dinamis merespons kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujar Junanto.
Ia meyakini bahwa keterlibatan para akademisi dan intelektual melalui riset yang teruji akan memperkuat fondasi pengambilan keputusan di tingkat eksekutif. Terlebih di tengah tantangan efisiensi dan optimalisasi fiskal daerah, sinergi pentahelix menjadi kunci agar setiap kebijakan publik tepat sasaran.
Sebagai puncak rangkaian acara, seluruh hasil riset dan 45 rekomendasi kebijakan WJES 2026 resmi diserahkan dalam bentuk buku kompilasi kepada Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai dokumen rujukan strategis pembangunan ekonomi daerah.
