Porosmedia.com, Bandung – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat secara resmi menegaskan posisinya sebagai pengawas independen terhadap jalannya pemerintahan. APAK menyatakan bakal mengawal ketat realisasi program pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Barat guna memastikan transparansi bukan sekadar jargon politik.
Ketua APAK Jawa Barat, Yadi Suryadi, menekankan bahwa integritas birokrasi di Jawa Barat saat ini memerlukan pengawasan ekstra dari elemen pemuda. Menurutnya, pemuda tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam menuntut akuntabilitas publik.
”Kami memposisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah. Sinergi antara penegak hukum dan pemuda adalah kunci, namun yang paling mendasar adalah kemauan politik (political will) pemerintah untuk benar-benar bersih,” tegas Yadi kepada Poros Media.
Dalam pernyataannya, APAK Jawa Barat juga menyoroti transisi kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Yadi menyampaikan bahwa publik menaruh harapan besar pada komitmen Presiden dalam memperkuat supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Selain itu, dukungan konkret diberikan kepada Kejaksaan Agung di bawah komando ST Burhanuddin. APAK menilai langkah berani Kejaksaan dalam membongkar kasus-kasus korupsi kakap harus konsisten dilakukan hingga ke level daerah. Di sisi lain, peran Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Purbaya Yudhi Sadewa juga diapresiasi dalam menjaga arus kas negara agar tetap transparan dan akuntabel.a
Tak hanya menyoroti elit pemerintahan, APAK berkomitmen melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, antara lain:
- Edukasi Publik: Membangun kesadaran hukum di masyarakat luas.
- Pengawasan Kebijakan: Memelototi setiap kebijakan publik yang rentan terhadap praktik gratifikasi dan pungli.
- Pelibatan Generasi Muda: Mengonsolidasi gerakan mahasiswa dan pemuda untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang jujur.
”Pemberantasan korupsi tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada aparat. Jika pemuda diam, maka korupsi akan dianggap sebagai budaya. Kami di APAK Jawa Barat memastikan bahwa budaya itu harus diputus,” tutup Yadi.
