Porosmedia.com – Presiden Prabowo telah menyatakan dengan tegas: judi online harus diberantas, dan tidak boleh ada “beking-bekingan” dalam penegakannya. Namun, hanya selang satu hari pasca penangkapan Billy Bernardus Heru alias Billy Soelaiman, suami artis Jill Gladys sekaligus diduga bandar judi online kelas kakap asal Jakarta Selatan, publik dikejutkan dengan kabar bahwa yang bersangkutan telah dibebaskan oleh aparat penegak hukum.
Pertanyaannya sederhana: ada apa sebenarnya?
Ketika Penegakan Hukum Disandera oleh Kekuatan di Balik Layar
Billy bukan nama sembarangan. Ia dikenal sebagai anak pemilik tempat hiburan malam ternama di Jakarta, dan memiliki jaringan kuat dalam dunia usaha serta hiburan. Dalam konstruksi sosial Indonesia yang masih lekat dengan kultur “siapa kamu” daripada “apa yang kamu lakukan”, kita menyaksikan sekali lagi bahwa hukum bersikap lunak kepada yang kuat, dan keras kepada yang lemah.
Jika rakyat kecil yang tertangkap bermain slot recehan langsung dijebloskan ke penjara, mengapa bandar besar bisa ‘melenggang pulang’ setelah ditangkap?
Kabar pembebasan cepat ini jelas bertolak belakang dengan arahan politik Presiden, dan mengirimkan pesan berbahaya kepada publik: judi online mungkin dilarang, tapi jika pelakunya punya nama besar, maka ada pintu keluar yang bisa dibuka diam-diam.
Simbol Kegagalan Reformasi Penegakan Hukum
Masalahnya bukan semata pada Billy, tapi pada sistem hukum kita yang rentan diintervensi, entah oleh kekuatan uang, kuasa, atau bahkan popularitas. Alih-alih menjadi institusi penegak keadilan, aparat penegak hukum terkesan terjebak dalam praktik transaksional.
Lagi-lagi, publik hanya bisa menonton. Tidak ada transparansi. Tidak ada penjelasan resmi. Bahkan media pun hanya diberi serpihan informasi “karena kondisi tertentu.” Padahal, dalam kasus ini, urgensi untuk membuktikan komitmen negara memberantas judi online adalah harga mati.
Ancaman Nyata Judi Online: Bukan Lagi Soal Moral, Tapi Soal Generasi
Judi online bukan hanya penyakit moral; ia adalah bom waktu sosial. Menurut berbagai survei, anak-anak usia sekolah kini terpapar iklan dan aplikasi judi dengan kemudahan yang mengkhawatirkan. Ketika aparat bertindak cepat terhadap bandar besar, itu seharusnya menjadi contoh. Namun pembebasan seperti ini justru mempermalukan semangat pemberantasan itu sendiri.
Hukum Harus Berdiri Tegak di Atas Keadilan, Bukan Nama
Kami di Porosmedia percaya, hukum hanya bisa dipercaya jika ia mampu menyentuh yang kuat. Jika bandar besar bisa lepas, bagaimana mungkin kita berharap aparat akan serius memberantas ribuan situs judi ilegal lainnya?
Kami menyerukan:
Kepada aparat penegak hukum: buka ke publik alasan pembebasan ini secara transparan.
Kepada Presiden Prabowo: evaluasi dan tindak tegas oknum aparat yang melanggar komitmen negara.
Kepada masyarakat: jangan diam. Keadilan tidak akan datang dari diamnya publik.
Jangan Bikin Rakyat Kehilangan Kepercayaan
Pembebasan cepat terhadap Billy Soelaiman adalah preseden buruk. Ia mengikis harapan, menertawakan janji-janji reformasi, dan menciptakan ruang bagi bandar-bandar lain untuk bersembunyi di balik nama besar atau jejaring kuasa.
Jika negara tidak segera bertindak, maka pemberantasan judi online hanya akan menjadi sandiwara. Dan seperti semua sandiwara, akhirnya hanya menyisakan penonton yang kecewa—dan kekuasaan yang kehilangan legitimasi.
