“Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari etnis Tionghoa.”
— Presiden BJ Habibie, Sidang Umum MPR, 1999.
—
Porosmedia.com, Jakarta – Kami, para aktivis reformasi 1998, menyampaikan keprihatinan mendalam dan kemarahan atas pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut bahwa tidak ada kasus pemerkosaan dalam tragedi kemanusiaan Mei 1998. Pernyataan ini bukan saja mencederai nurani publik, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran sejarah dan pengkhianatan terhadap kebenaran yang telah diakui negara.
Penting untuk dicatat bahwa Presiden BJ Habibie dalam pidato pertanggungjawaban di Sidang Umum MPR tahun 1999 secara eksplisit mengakui terjadinya kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Beliau menyatakan:
“Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari etnis Tionghoa.”
— Presiden BJ Habibie, Sidang Umum MPR, 1999.
Pernyataan Presiden Habibie tersebut bukanlah opini personal, melainkan pengakuan resmi negara yang selaras dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) — lembaga investigatif yang dibentuk oleh pemerintah sendiri — yang mengungkap terjadinya kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan, khususnya dari kalangan etnis Tionghoa, selama kerusuhan.
Dengan menyatakan bahwa tidak ada kasus pemerkosaan dalam tragedi Mei 1998, Fadli Zon telah menunjukkan sikap ahistoris, tidak empatik, dan membahayakan upaya rekonsiliasi nasional. Pernyataan tersebut bukan hanya keliru secara faktual, tetapi juga berpotensi mengaburkan kebenaran sejarah dan menyingkirkan derita para korban dari ruang publik.
Kami menilai bahwa sikap Fadli Zon adalah bentuk revisonisme sejarah yang sangat berbahaya, karena mencoba menghapus luka kolektif bangsa yang belum sembuh sepenuhnya. Pengingkaran seperti ini tidak hanya melukai para penyintas dan keluarga korban, tetapi juga menghina perjuangan panjang para aktivis HAM, jurnalis, tokoh agama, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang telah mengorbankan banyak hal demi menegakkan kebenaran dan keadilan sejak era Reformasi.
Oleh karena itu, kami menyatakan secara tegas:
1. Mendesak Fadli Zon untuk segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, terutama kepada para korban dan penyintas kekerasan seksual Mei 1998.
2. Menuntut Fadli Zon untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan, karena telah menunjukkan ketidakpantasan moral dan intelektual dalam memegang jabatan yang seharusnya melindungi memori sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak setiap bentuk penyangkalan sejarah dan upaya pembungkaman terhadap suara korban.
Kami tegaskan bahwa rekonsiliasi tanpa kejujuran sejarah adalah ilusi, dan pengampunan tanpa pengakuan adalah bentuk penghinaan terhadap mereka yang telah dilukai. Bangsa ini tidak boleh kembali mundur ke era kegelapan di mana kebenaran dibungkam, dan korban dikesampingkan demi kepentingan kekuasaan.
Kami akan terus berdiri di sisi korban, memperjuangkan ingatan kolektif bangsa, dan menjaga semangat reformasi agar tidak mati ditikam pengingkaran.
Presidium Perkumpulan Aktivis 98
Ketua: Muhamad Suryawijaya
