Porosmedia.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan pandangan tajam mengenai kondisi pers kontemporer yang dihadapkan pada dilema kebebasan, tekanan ekonomi, serta pergeseran etika di era digital. Hal tersebut diungkapkan KDM dalam sambutannya pada malam Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Acara tersebut mengusung tema “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas, dan Berkelanjutan Media”.
Dalam forum strategis tersebut, KDM menyoroti kontradiksi mendasar antara kerja jurnalistik profesional yang terikat oleh regulasi serta Kode Etik Jurnalistik (UU No. 40 Tahun 1999), dengan masifnya arus informasi bebas di media sosial yang kerap nir-etika dan minim akuntabilitas hukum.
Dilema Produksi dan Tekanan Ekonomi Pers Profesional
KDM membedah persoalan krusial yang dihadapi media massa arus utama (mainstream) saat ini bukan lagi sekadar intervensi kekuasaan atau pembredelan, melainkan ancaman keberlanjutan finansial (sustainability).
“Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, bukan takut terhadap apapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” ujar KDM di hadapan para tokoh pers nasional.
Menurutnya, seleksi alam tengah terjadi di ekosistem media. Hanya institusi pers yang tetap memegang teguh independensi, akurasi, dan keberpihakan pada kebenaran objektif yang akan bertahan di tengah disrupsi digital.
Namun, tantangan tersebut semakin berat tatkala institusi pers yang menjunjung tinggi peradaban justru mengalami tekanan ekonomi dan penyusutan pendapatan. Sebaliknya, aktor-aktor nir-etika di ruang digital justru meraup keuntungan dari polarisasi dan sensasi.
Ancaman “Penganiayaan Individual” dan Degradasi Peradaban
KDM melontarkan kritik keras terhadap fenomena kebebasan digital yang kebablasan. Ia menilai, ruang publik hari ini kerap dibajak oleh warganet atau akun anonim yang beroperasi tanpa koridor hukum, etika profesi, maupun tanggung jawab moral.
Kondisi ini, lanjut KDM, memicu glorifikasi kebebasan berpikir yang bergeser menjadi aksi “penganiayaan individual” melalui stigmasasi dan penghakiman massa di media sosial (trial by social media).
“Ini yang menjadi ancaman kita, karena ancamannya ke depan adalah lahirlah orang yang tidak beradab dan tidak memiliki peradaban. Orang-orang yang bertanggung jawab dan memiliki peradaban nyaris kehilangan pendapatan, sementara pihak yang tidak beradab justru mendapat banyak keuntungan dari berbagai pihak,” tegasnya.
Demokrasi Membutuhkan Kewarasan Berpikir
KDM mengingatkan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kesehatan nalar publik. Demokrasi yang sehat hanya bisa dirawat oleh masyarakat yang sehat pikirannya, sementara kekacauan dan disintegrasi sosial bermula dari terdegradasinya nalar publik akibat informasi destruktif.
Ia juga menyoroti oknum-oknum yang menggunakan atribut pers bukan untuk kepentingan kemajuan demokrasi atau kemanusiaan, melainkan demi keuntungan personal yang pada akhirnya mencoreng kehormatan profesi jurnalis secara keseluruhan.
“Berdemokrasi akan melahirkan demokrasi yang sehat manakala diisi oleh orang-orang yang sehat pikirannya, dan demokrasi akan mengalami kekacauan dan kehancuran manakala diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kesehatan pikirannya,” ucap KDM.
Urgensi Pemulihan Marwah Lembaga Pers
Menghadapi kompleksitas masalah tersebut, KDM mendesak Dewan Pers untuk mengambil langkah afirmatif yang lebih progresif. Dewan Pers diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai regulator administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memetakan dan mengumumkan media serta insan pers yang benar-benar kredibel.
Langkah ini dinilai mendesak agar pers nasional dapat kembali bertransformasi menjadi lembaga yang bergengsi, dihormati publik, serta menjadi rujukan utama kebenaran informasi di tengah banjirnya disinformasi.
“Ke depan, Dewan Pers harus mulai memelopori, mengumumkan pers-pers yang bertanggung jawab, insan-insan pers yang memiliki identitas pers yang sesungguhnya. Sehingga pers kembali lagi menjadi lembaga yang bergengsi, dihormati semua orang, dan menjadi rujukan kebenaran berita,” pungkasnya.
Sebagai bentuk empati dan penghormatan atas dedikasi profesi, dalam kesempatan yang sama KDM turut menyerahkan santunan masing-masing sebesar Rp50 juta kepada perwakilan keluarga jurnalis korban musibah peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau.
