Porosmedia.com, Bandung – Wacana perluasan akses pendidikan tinggi kembali digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memaparkan rancangan program bantuan pendidikan yang menyasar 1.000 pelajar asal Jawa Barat dari keluarga prasejahtera untuk menempuh studi di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Gagasan yang disampaikan pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut diklaim sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan struktural di tingkat keluarga. Melalui skema intervensi pembiayaan dari pemerintah daerah, warga diharapkan tidak lagi terbebani biaya pendidikan tinggi hingga terpaksa melepas aset produktif milik keluarga.
Pernyataan tersebut dilontarkan KDM di sela-sela kegiatan FinExpo 2026 bertajuk “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas” yang berlangsung di kawasan Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10/2026).
Selain mengalokasikan kuota bagi calon mahasiswa dari kelompok ekonomi rentan, rancangan program ini turut menyasar jenjang pascasarjana. Pemprov Jabar merencanakan pemberian beasiswa lanjutan bagi 10 lulusan terbaik jenjang Sarjana (S1) ITB untuk menempuh program Magister (S2), serta 10 lulusan terbaik S2 untuk melanjutkan ke jenjang Doktoral (S3).
”Jurusannya (penerima beasiswa) yang memiliki relevansi dengan pertumbuhan dan teknokrasi pembangunan di Jabar,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya yang diterima redaksi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat.
Catatan Kritis dan Tantangan Implementasi
Meski wacana affirmative action di sektor pendidikan tinggi ini dinilai positif untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat, sejumlah aspek teknis dan tata kelola anggaran tetap menjadi sorotan publik. Mengingat biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) seperti ITB tergolong tinggi, realisasi kuota 1.000 mahasiswa tentu membutuhkan postur anggaran yang tidak kecil dan berkelanjutan dalam APBD Jawa Barat.
Hingga berita ini diturunkan, belum dirinci secara mendetail mengenai mekanisme seleksi penerimaan—apakah melalui jalur khusus kerja sama kelembagaan atau terintegrasi dengan jalur seleksi nasional—serta skema pengawasan agar kuota bagi masyarakat miskin benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari potensi maladministrasi maupun intervensi non-akademis.
Publik Jawa Barat kini menantikan tindak lanjut konkret berupa payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) dari perangkat daerah terkait, guna memastikan gagasan tersebut tidak sekadar berhenti pada tataran seremonial, melainkan terwujud nyata di ruang-ruang kuliah.
(Redaksi / Poros Media)
