Porosmedia.com, Bandung – Penyelenggaraan ASN Award 2026 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak sekadar menjadi ajang seremoni tahunan. Di balik penyerahan penghargaan kepada 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi di Hotel Grandia, Jumat (30/10/2026), terselip pesan mendalam mengenai evaluasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pola pelayanan birokrasi tidak boleh lagi terbelenggu oleh sekat-sekat formalitas atau sekadar menggantungkan diri pada mekanisme sistem manajemen talenta yang bersifat kaku.
Dalam arahannya, Farhan menyoroti pentingnya objektivitas dalam evaluasi kinerja pegawai agar tidak terjebak dalam pengambilan keputusan yang subjektif dan berpotensi memicu ketimpangan struktural.
”Penilaian subjektif tidak ada salahnya sama sekali. Tapi keputusan yang subjektif, nah itu bisa bermasalah. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penilaian secara integral kepada seluruh ASN, tidak hanya lewat metode formal tetapi juga metode rewarding seperti yang sekarang,” tegas Farhan di hadapan para penerima anugerah.
Memangkas Jarak Birokrasi dan Masyarakat
Tantangan perkotaan yang kian kompleks menuntut perubahan paradigma pelayanan publik. Farhan menginstruksikan seluruh jajaran ASN Pemkot Bandung untuk memangkas jarak komunikasi, menghilangkan peran perantara, serta hadir langsung menangani persoalan warga di lapangan secara humanis dan berbasis empati.
Pendekatan hukum dan regulasi formal dinilai kerap belum cukup menyelesaikan dinamika sosial di tengah masyarakat jika tidak diimbangi dengan kehadiran fisik serta kepekaan dari para pelayan publik itu sendiri.
”Sahabat-sahabatku, para ASN, turunlah dan hilangkan peran-peran perantara antara kita dengan masyarakat. Kita yang harus turun tangan dan mendengarkan suara mereka. Kita yang harus menghadapi pertemuan demi pertemuan, permasalahan demi permasalahan,” ujar Farhan.
Uji Akselerasi Layanan Darurat
Selain aspek kepekaan sosial, efektivitas jajaran birokrasi juga diukur melalui kecepatan respon terhadap kondisi gawat darurat. Farhan mengapresiasi kinerja integrasi layanan darurat Kota Bandung—meliputi layanan 112 (kegawatdaruratan umum), 113 (pemadam kebakaran), dan 119 (ambulans).
Berdasarkan pengujian dan pemantauan langsung di lapangan, waktu tanggap (response time) petugas penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan tercatat rata-rata mencapai kisaran 12 menit, seperti pada insiden kebakaran di kawasan Gedebage baru-baru ini.
Kecepatan penanganan tersebut dinilai vital, bukan hanya untuk meminimalisasi risiko kerugian warga, tetapi juga sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menyajikan fakta kinerja yang akuntabel guna meredam disinformasi di ruang publik.
Dorongan Konsistensi dan Tradisi Kinerja
Keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah mutlak membutuhkan soliditas hingga lini birokrasi terdepan di tingkat kewilayahan (kecamatan dan kelurahan). Melalui penganugerahan ASN Award 2026 ini, Pemkot Bandung mendorong agar integritas, inovasi, dan keteladanan tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi standar pelayanan harian.
Farhan berharap tradisi apresiasi ini konsisten menjaga iklim kerja yang kompetitif dan profesional di lingkungan Pemkot Bandung.
”Selamat kepada para penerima penghargaan. Anda telah menunjukkan satu momen yang layak diapresiasi. Pertahankan dan jadilah inspirasi untuk yang lain,” pungkasnya. (Red)
