Porosmedia.com, Bandung – Keterbatasan kapasitas fasilitas pendidikan negeri di Kota Bandung menuntut sinergi konkret antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Keberadaan Sekolah Dasar (SD) swasta kini dinilai bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar strategis dalam menyerap puluhan ribu peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di hadapan jajaran pengurus dan kepala sekolah dalam agenda Pemilihan Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SD Swasta Kota Bandung Periode 2027–2030 yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Jumat (30/10/2026).
Farhan menggarisbawahi bahwa skema pembiayaan dan penyediaan sarana pendidikan secara tunggal oleh pemerintah daerah memiliki keterbatasan teknis maupun anggaran. Oleh karena itu, keberadaan sekolah swasta menjadi krusial demi menjaga keberlangsungan target penuntasan wajib belajar.
”Kami berkeyakinan kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta diperlukan untuk memastikan semakin banyak anak mendapatkan akses pendidikan. Kita membutuhkan sekolah swasta,” tegas Farhan.
Potret Kapasitas dan Realitas Anak Tidak Sekolah (ATS)
Berdasarkan data pemetaan pendidikan daerah, Kota Bandung saat ini memiliki 213 SD swasta. Dengan estimasi rata-rata daya tampung 200 siswa per sekolah, sektor swasta diperkirakan mengelola sekitar 40.000 peserta didik. Peran ini terbukti memangkas beban daya tampung sekolah negeri sekaligus memberi variasi opsi pendidikan bagi masyarakat.
“Kalau semuanya 100 persen ditanggung pemerintah, sulit bagi kita mencapai target wajib belajar 12 tahun,” ungkapnya.
Di sisi lain, potret pendidikan Kota Bandung masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat. Catatan resmi menunjukkan masih ada sekitar 7.800 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersebar di wilayah perkotaan dan belum tersentuh akses pendidikan formal secara optimal.
Dorong Integrasi Tiga Pilar Pendidikan
Guna mengintervensi persoalan ATS tersebut, Pemerintah Kota Bandung mendorong percepatan program Sekolah Rakyat. Selain mengoptimalkan fasilitas Sekolah Rakyat sementara milik Kementerian Sosial, Pemkot Bandung juga menargetkan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat permanen di atas lahan seluas 5 hektare di kawasan Gedebage, berkolaborasi dengan pemerintah pusat.
Menurut Farhan, kunci penuntasan isu aksesibilitas pendidikan terletak pada pembauran sistem yang solid antara tiga pilar utama: sekolah negeri, sekolah swasta, dan Sekolah Rakyat.
”Oleh karena itu, integrasi sistem sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekarang ada Sekolah Rakyat merupakan integrasi yang tidak bisa kita abaikan lagi,” ujanya.
Pihaknya turut menyampaikan apresiasi atas manajerial dan dedikasi para kepala SD swasta yang mengelola lembaga secara mandiri. Pemkot Bandung berharap kepengurusan FKKS SD Swasta Kota Bandung periode mendatang mampu memperkuat komunikasi interaktif dengan dinas terkait, sehingga mutu serta pemerataan layanan pendidikan dasar di Bandung dapat terwujud secara berkelanjutan.
