Porosmedia.com – Dunia hiburan tanah air tampaknya harus rela berbagi rating tertinggi dengan panggung penegakan hukum kita. Beberapa waktu lalu, publik sempat disuguhi tontonan yang jauh lebih menegangkan daripada film aksi Hollywood: sebuah melodrama kolosal di mana rumah seorang Jaksa Agung Muda dikabarkan mendapat ‘kunjungan kehormatan’ dari pengamanan berlapis, sementara sudut-sudut jalanan sempat riuh oleh desas-desus intrik antar-korps.
Sungguh sebuah pemandangan yang estetik. Di satu sisi, ada aparat yang konon sedang melakukan “monitoring estetika” di kafe, dan di sisi lain, ada benteng pertahanan yang siap siaga menjaga integritas hukum agar tidak goyah oleh “tatapan mata yang terlalu tajam”.
Romantisme Koordinasi yang ‘Menegangkan’
Bagi masyarakat awam yang terbiasa menonton serial detektif, fenomena ini tentu memicu imajinasi liar. Apakah ini bentuk sinergi gaya baru? Sebuah metode koordinasi antar-lembaga yang saking akrabnya, hingga harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi di bawah remang lampu kafe, atau justru sebuah unjuk rasa kasih sayang yang diterjemahkan dalam bentuk patroli ekstra ketat?
Secara hukum, tentu kita harus patuh pada rilis resmi: semua baik-baik saja. Pertemuan para petinggi di istana dengan senyum merekah dan jabat tangan erat adalah doktrin utama yang wajib kita imani. Jika ada riak-riak kecil di lapangan, itu hanyalah bumbu penyedap dalam semangkuk sup birokrasi.
Namun, satire yang sesungguhnya bukan berada pada siapa menguntit siapa, melainkan pada bagaimana uang rakyat digunakan untuk mendanai “drama petak umpet” tingkat tinggi ini. Ketika korupsi kelas kakap sedang dibongkar—sebut saja pusaran timah yang nilainya membuat kalkulator rakyat biasa langsung error—perhatian publik justru ditarik ke arah koreografi pasukan di luar pagar.
Benteng Hukum atau Benteng Ego?
Ketika sebuah rumah dinas penegak hukum harus dijaga lebih ketat daripada instalasi nuklir, publik sebenarnya sedang diajak merenung: sejauh mana hukum kita bisa tegak tanpa perlu dikawal oleh bayonet? Jika penegak hukumnya saja merasa perlu “saling mengawasi” satu sama lain dengan tensi tinggi, lalu ke mana rakyat kecil harus bersandar ketika hak-hak mereka dijepit oleh ketidakadilan?
Kita tentu tidak ingin melihat poros penegakan hukum berubah menjadi arena komedi situasi, di mana pasal-pasal hukum kalah pamor oleh adu gengsi seragam. Porosmedia melihat, esensi dari seluruh keriuhan ini adalah ujian transparansi. Publik tidak butuh plot twist baru; publik hanya butuh uang negara kembali, dan para koruptor memakai rompi oranye tanpa perlu ada drama pengawalan yang menyerupai persiapan perang dunia ketiga.
