Porosmedia.com, Jakarta – Dua puluh delapan tahun pasca-Reformasi 1998, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Menteng Kleb menyoroti adanya kecenderungan pergeseran makna reformasi, di mana narasi sejarah tersebut mulai mengalami dualisme tafsir di ruang publik.
Hari ini, diskursus mengenai Reformasi 1998 terbelah menjadi dua perspektif utama:
Perspektif Pertama: Memandang peringatan reformasi sebagai simbol keberhasilan konsolidasi demokrasi dan stabilitas nasional, yang menempatkan capaian pemerintah saat ini sebagai kelanjutan linier dari cita-cita 1998.
Perspektif Kedua (Masyarakat Sipil): Menempatkan reformasi sebagai instrumen evaluasi dan koreksi berkelanjutan terhadap jalannya kekuasaan. Perspektif ini menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tata kelola negara tidak terjebak dalam sentralisasi kepentingan kelompok tertentu (oligarchy), praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta penurunan kualitas institusi demokrasi.
Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb, Muhammad Suryawijaya, 22 Mei 2026, lewat reales ke redaksi menyatakan bahwa fenomena ini menandakan adanya perebutan hegemoni tafsir atas makna hakiki dari Reformasi 1998.
”Secara historis dan filosofis, Reformasi 1998 lahir dengan spirit pembatasan kekuasaan (checks and balances), bukan untuk legitimasi politik. Gerakan tersebut merupakan respons kolektif publik terhadap tata kelola pemerintahan yang sentralistik dan minim akuntabilitas,” ujar Suryawijaya.
Menteng Kleb mengingatkan kembali enam agenda utama Reformasi 1998 yang menjadi amanat konstitusi, antara lain:
- Penegakan supremasi hukum.
- Pemberantasan KKN secara komprehensif.
- Penguatan sistem demokrasi dan pembatasan masa jabatan politik.
- Reformatio fungsi pertahanan dan keamanan.
- Perluasan otonomi daerah.
- Mewujudkan kesejahteraan sosial.
Namun, refleksi objektif atas kondisi sosiopolitik saat ini menunjukkan bahwa sebagian agenda tersebut masih menghadapi hambatan dalam implementasinya. Indikator kemunduran kualitas demokrasi (democratic backsliding), tantangan kebebasan sipil, tantangan dalam penegakan hukum tipikor, serta masih terjadinya ketimpangan ekonomi menjadi catatan kritis yang tidak boleh diabaikan.
Menteng Kleb menilai terdapat risiko politik yang besar apabila simbol-simbol Reformasi 1998 direduksi sekadar menjadi slogan stabilitas dan optimisme formal. Ketika ruang publik didominasi oleh narasi tunggal yang searah dengan kepentingan pemegang otoritas, maka fungsi kontrol sosial yang menjadi ruh demokrasi akan melemah.
Sebagai penutup, Menteng Kleb menegaskan bahwa esensi dari merawat reformasi hari ini adalah dengan menjamin tegaknya ruang publik yang inklusif, mempertahankan independensi masyarakat sipil, serta memastikan kritik dipandang sebagai bagian dari vitamin demokrasi, bukan sebagai ancaman.
”Reformasi tidak dirancang untuk menciptakan kultus kekuasaan baru. Menjaga makna historis reformasi berarti berani melakukan otokritik secara objektif demi perbaikan mutu bernegara di masa depan,” pungkas Suryawijaya.
