Esai Reflektif: Harri Safiari
Porosmedia.com – Tatkala Reza, pemuda lajang asal Jelekong, Kabupaten Bandung, dari Negeri Konoha Raya (NKR), berjuang getir mencari nafkah di Jepang, ia hanyalah satu dari ribuan wajah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hidup dalam tekanan level gaspol. Hampir setiap hari ia dimarahi atasan, terkadang tanpa sebab yang jelas.
Pada saat yang sama di NKR, seorang pejabat yang tersandung OTT justru tampak santai nan sumringah menikmati pendingin ruangan, makanan layak, bahkan perlakuan bak tamu kehormatan walau berada di balik jeruji.
Iseng bertanya: di manakah letak “keadilan” seperti yang saban hari dipidatokan kepada rakyat?
Dua Wajah Indonesia Tahun 2026
Di sebuah restoran Tokyo, seorang PMI bekerja rata-rata 12 jam sehari. Malam itu ia gemetar karena dimarahi bos hanya gara-gara terlambat beberapa detik memindahkan panci. Seusai bekerja, ia hanya makan nasi dingin seorang diri. Namun dari penghasilannya, 80 persen tetap dikirim ke kampung halaman.
Dalam waktu bersamaan, seorang koruptor kelas kakap yang baru ditangkap tersenyum lebar saat memasuki tahanan. Ia sempat difoto sambil bermain gitar. Ia menikmati makanan bergizi, bahkan masih leluasa mengatur urusan bisnis. Seolah tak ada yang berubah: business as usual — bisa di mana saja.
Inilah potret paling lucu sekaligus menyedihkan di negeri ini: pahlawan devisa diperlakukan seperti budak belian, sementara maling uang rakyat diperlakukan bak bangsawan.
Bagai Penjara di Negeri Orang
Kisah Reza bukan dongeng. Dalam sejumlah curhat di media sosial, ia bercerita tentang jam kerja panjang yang melelahkan, waktu istirahat minim, rasa sepi tak bertepi, hingga tekanan mental yang terus menumpuk tak terkira.
Ia juga menyaksikan rekan kerja lokal mengalami stres lebih berat. Seusai dimarahi atasan, ada yang melampiaskan diri dengan minum-minum atau berjudi.
“Baru paham kenapa angka bunuh diri di Jepang tinggi. Tekanan kerja di sini memang gila,” ujar Reza lirih, lalu menambahkan, “Beruntung masih punya iman.”
Para PMI pergi ke luar negeri bukan semata mengejar petualangan. Banyak dari mereka berangkat karena lapangan kerja di dalam negeri tak cukup memberi harapan, sementara koneksi pun minim. Mereka adalah korban dari sistem pembangunan yang belum mampu menghadirkan kesejahteraan merata.
Pada titik ini, Korupsinikus yang mendadak sadar pentingnya harkat manusia berkata:
“Kita menyebut mereka pahlawan saat mereka kirim uang. Tapi saat mereka menangis karena stres, kita bilang mereka kurang kuat mental.”
Di Balik Jeruji, Ada Kemewahan
Sudah lazim, isu fasilitas mewah di tahanan kerap mencuat: akses komunikasi, makanan pesan antar, kamar nyaman, hingga perlakuan istimewa seolah perkara biasa.
Mengapa itu terjadi? Karena hukum acap kali memandang manusia dari isi dompet. Uang hasil korupsi seolah masih bisa membeli kenyamanan, bahkan ketika vonis telah dijatuhkan.
Kembali Korupsinikus berkomentar sambil tersenyum miring:
“Bagi sebagian koruptor, penjara bukan tempat hukuman, melainkan resort transit sebelum kembali menikmati sisa harta.”
Sementara itu, negara bangga memamerkan remitansi PMI yang nilainya triliunan rupiah tiap tahun. Tetapi perlindungan terhadap pekerja migran masih kerap minim, lamban, dan tak reaktif.
Tamparan untuk Nurani Bangsa
Coba renungkan sejenak. Siapa sebenarnya yang lebih berjasa bagi negeri ini?
Reza yang bekerja keras di negeri orang sambil menahan sepi dan sakit hati, atau pejabat yang mencuri miliaran rupiah lalu tidur nyenyak di sel berpendingin udara?
Perlakuan yang timpang ini tak boleh dianggap biasa. Transparansi hukum harus ditegakkan. Perlindungan PMI harus nyata, bukan sekadar slogan. Dan sebutan “pahlawan devisa” jangan lagi hanya menjadi jargon saat negara butuh angka.
Rubi, sahabat Korupsinikus, menutup obrolan sore itu sambil menggigit bala-bala hangat:
“Kalau yang jujur sengsara, yang maling dimanja, jangan heran bila rakyat mulai kehilangan rasa percaya.”
Ruwet dan jumpalitan adanya. Maka jadi teringat solusi ala pejabat serba sigap:
“Pokoknya… ada.”
(Selesai)
