Oleh : Dewi Apriatin [Praktisi Media]
Porosmedia.com – Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang memangkas drastis anggaran kerja sama media memicu gelombang kritik. Kebijakan ini dianggap sebagai “sinyal merah” bagi keberlangsungan ekosistem pers lokal yang selama ini menjadi mitra strategis dalam diseminasi informasi publik.
Informasi yang dihimpun tim redaksi menyebutkan adanya pergeseran angka yang sangat signifikan. Anggaran media yang semula menyentuh angka Rp50 miliar, kini kabarnya hanya disisakan Rp3 miliar. Pemangkasan ekstrem ini diklaim sebagai langkah efisiensi demi dialihkan ke program kesejahteraan rakyat yang lebih menyentuh akar rumput.
Namun, alasan “efisiensi” tersebut dinilai banyak pihak sebagai dalih yang mengesampingkan peran media sebagai pilar keempat demokrasi.
Sejumlah praktisi media di Jawa Barat menyuarakan kekhawatiran serupa. Jika anggaran operasional kerja sama dipangkas hingga lebih dari 90%, daya jangkau media untuk melakukan liputan mendalam dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dipastikan melemah.
”Pemerintah jangan melihat media hanya sebagai ‘biaya’, tapi sebagai mitra kontrol sosial. Dengan sisa anggaran seminim itu, ruang gerak jurnalisme investigasi di daerah terancam lumpuh”.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kemandirian perusahaan pers agar tidak melulu bergantung pada “infus” dana pemerintah. Namun, argumen ini dinilai tidak berpijak pada realitas lapangan, terutama bagi media-media lokal yang tengah berjuang di tengah disrupsi digital.
”Mendorong kemandirian itu baik, tapi memutus dukungan secara mendadak tanpa transisi adalah bentuk pengabaian terhadap peran pers lokal”,
