Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mentransformasi kota ini menjadi episentrum literasi nasional. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa Bandung memiliki modalitas ekosistem yang unggul karena didukung oleh konsentrasi perguruan tinggi papan atas yang menjadi motor penggerak intelektualitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Farhan dalam forum diskusi BFC Talks yang digelar di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kamis (23/1/2026) malam.
“Bandung harus menjadi titik tumpu pengembangan literasi di Indonesia. Kita memiliki modal ekosistem pendidikan tinggi yang mapan dan diakui secara nasional. Tugas pemerintah saat ini adalah memastikan potensi besar ini tidak terbuang percuma dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat,” ujar Farhan.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Farhan membedah ulang peran buku. Menurutnya, buku tidak boleh lagi terjebak pada definisi sempit sebagai sumber informasi semata, melainkan harus dipandang memiliki fungsi sosial yang nyata.
“Kita perlu membuktikan bahwa buku memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan mental. Selain sebagai sumber ilmu, membaca atau membacakan cerita dapat menjadi metode trauma healing. Pendekatan yang biasa digunakan di daerah bencana ini sangat relevan diterapkan di kota besar seperti Bandung untuk membantu warga mengelola stres,” jelasnya.
Farhan menggarisbawahi tiga pilar tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ekosistem literasi:
- Preservasi Memori: Memastikan buku menjadi media penyimpanan memori kolektif sejarah dan budaya kota.
- Aksesibilitas: Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses buku bagi seluruh lapisan warga.
- Habituasi: Mengajak masyarakat secara konsisten untuk membudayakan membaca, baik melalui platform fisik maupun digital.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, memberikan catatan kritis mengenai anomali literasi di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa meskipun angka melek huruf nasional sangat tinggi, kapasitas literasi dalam konteks kedalaman berpikir masih berada di level darurat.
“Angka melek huruf kita mencapai 98 persen, namun secara esensi literasi, kita dalam kondisi kritis. Kemampuan masyarakat dalam mencerna informasi dan menumbuhkan daya pikir kritis masih menjadi tantangan besar. Indikator nyata yang kita lihat adalah banyaknya toko buku yang terpaksa gulung tikar,” ungkap Willy.
Kondisi tersebut menjadi landasan bagi Willy untuk mengajukan inisiatif revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan melalui RUU Perbukuan. Tujuannya adalah membangun ekosistem perbukuan yang lebih sehat dan protektif terhadap industri intelektual.
Melalui sinergi antara kebijakan pusat dan inovasi daerah seperti yang dilakukan Pemkot Bandung, diharapkan literasi bukan sekadar kecakapan membaca, melainkan fondasi bagi masyarakat yang lebih kritis dan tangguh secara mental. (kyy)
