Porosmedia.com, Bandung – Ketua Serikat Alumni Sejarah Unpad, DR. Tiar Anwar Bachtiar S. S M. Hum memberikan apresiasi atas diluncurkanya buku sejarah bertajuk “Kado untuk Bandung : Taman Menjadi Kebun Binatang karya penulis Yudi Hamzah, di Perpustakaan Umum, Jalan Seram Kota Bandung, Selasa (23/12/2025).
Karya sejarah ini ditulis di tengah kebuntuan hukum dan operasional yang menyelimuti Kebun Binatang Bandung.
Dr. H. Tiar Anwar Bachtiar, S.S, M.Hum adalah sejarawan Islam, akademisi, dan penulis Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor IAI Persis Garut.
Menurut Tiar Anwar sebuah literatur sejarah kembali hadir menawarkan perspektif baru lewat pena seorang “Sejarawan Magang”. Menariknya bedah buku ini hadir di momentum krusial, mengingat destinasi wisata edukatif di Jalan Tamansari tersebut telah berhenti beroperasi (non-aktif) sejak Agustus 2025 akibat konflik kepemilikan.
“Saya sebagai Ketua SERAH sangat bangga, sekaligus memberikan apresiasi atas diluncurkan nya buku ini” Kata Tiar.
“Terlebih Yudi Hamzah ini kan masuk di kepengurusan SERAH” Unkap Tiar.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Tiar Anwar juga mengungkapkan harapan nya terkait keberadaan Serikat Alumni Sejarah ini. Sebagai ketua dia akan mendorong seluruh anggota nya untuk terus berkarya.
“Jangan pernah lelah menulis” tambahnya bersemangat.
Dalam bedah buku ini Yudi Hamzah menegaskan bahwa karyanya bukan sekadar narasi memoar, melainkan hasil riset komprehensif terhadap sekitar 100 arsip koran sezaman, majalah, dan dokumen ilmiah dari era Hindia Belanda hingga awal kemerdekaan (1928–1957).
”Data yang kami himpun menggambarkan transisi Jubileum Park menjadi kebun binatang, termasuk detail jumlah satwa dan sumber donasinya. Ini adalah upaya menyajikan data faktual untuk mengimbangi narasi lisan yang selama ini berkembang,” ujar Yudi dilansir dari media lokal.
Salah satu poin krusial dalam buku ini adalah pengungkapan sejarah berdirinya Bandung Zoological Society (BZW). Yudi memaparkan bahwa kebun binatang ini lahir dari inisiatif publik untuk menyelamatkan satwa dari kebun binatang Dago dan Cimindi yang sempat bangkrut pada masa itu.
Terkait aspek pertanahan yang kini menjadi obyek sengketa, Yudi merujuk pada dokumen De Preangerbode edisi 1 April 1931. Dokumen tersebut mencatat bahwa Gemeente Bandoeng (Pemerintah Kota saat itu) memberikan hak pengelolaan lahan seluas 50.000 meter persegi di Lembah Cikapundung kepada lembaga swasta.
”Sejarah mencatat bahwa sejak awal, pengelolaan dilakukan oleh yayasan atau lembaga swasta. Ini merupakan fakta literasi yang penting untuk dipahami semua pihak yang kini bersengketa,” tambahnya.
Kehadiran buku ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah literatur Kota Bandung, tetapi juga menjadi referensi sekunder bagi para pemangku kebijakan dalam mencari solusi atas konflik dualisme yang terjadi.
Yudi menekankan pentingnya kembali ke dokumen otentik untuk menentukan arah masa depan Bandung Zoo. Dengan pendekatan berbasis data koran sezaman, buku ini diharapkan mampu memberikan kejernihan di tengah simpang siur klaim kepemilikan yang berdampak pada terbengkalainya fungsi konservasi dan edukasi di jantung Kota Bandung.
