Porosmedia.com – Kota Bandung, sebuah kota yang selalu diagungkan dengan julukan Paris van Java, kini kembali dihadapkan pada realitas pahit. Kini giliran Wakil Wali Kota Erwin Afandi menyusul dalam daftar hitam tersangka korupsi.
Ini bukan sekadar kasus perorangan, melainkan sebuah alarm darurat integritas yang berbunyi sangat nyaring di pusat pemerintahan kota. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang korupsi, tapi mengapa sistem di Kota Bandung seolah menjadi ‘lahan subur’ yang tak pernah kehabisan bibit koruptor?
Kita harus berani menyebut biang keladinya: sistem politik biaya tinggi telah menciptakan lingkaran setan. Seorang pemimpin daerah yang terpilih dengan modal fantastis, secara naluriah akan merasa berhak untuk “memanen” kembali investasinya. Kewenangan yang terlampau besar, terutama dalam proyek pengadaan dan perizinan, menjadi kunci yang membuka peti harta karun ilegal. Korupsi bukan lagi kejahatan yang tersembunyi, melainkan penyakit endemik yang secara terang-terangan diperjualbelikan melalui “mahar” jabatan, jatah proyek, dan “uang pelicin” perizinan.
Ironisnya, setiap kali kasus terungkap, tanggapan yang muncul hanyalah retorika standar: “layanan publik tetap berjalan normal,” dan “akan memperkuat reformasi birokrasi.” Pernyataan ini adalah bentuk penyangkalan sistemik. Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan dikatakan “normal” ketika tiang-tiang utamanya dipenuhi para terpidana?
Bandung butuh lebih dari sekadar penangkapan. Kita butuh operasi bersih-bersih birokrasi secara radikal.
- Revolusi Transparansi Anggaran: Setiap detail pengeluaran, terutama proyek strategis, harus dibuka secara real-time kepada publik. Tidak boleh ada lagi dana siluman atau pos anggaran yang kabur.
- Perkuat Pengawasan Publik (Warga Sipil): Aparat penegak hukum (APH) sudah bekerja, namun peran masyarakat harus lebih digiatkan. Warga Bandung harus menjadi “Mata dan Telinga Antikorupsi” yang aktif melapor, bukan sekadar pasrah atau apriori.
- Audit dan Pembenahan Total Sistem Pengadaan: Sektor pengadaan barang dan jasa harus dibersihkan dari shadow economy yang melibatkan pimpinan daerah. Jika perlu, libatkan pihak independen yang kredibel dalam proses tender kritis.
- Hukuman Sosial Maksimal: Selain hukuman pidana, masyarakat harus memberikan sanksi sosial yang paling keras. Jangan pernah memilih kembali atau memberi panggung politik kepada siapapun yang memiliki rekam jejak korupsi atau terindikasi terlibat. Gagal menjadi pemimpin bersih, Anda gagal menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
Kasus Erwin Afandi adalah momentum untuk mengakhiri drama politik di Bandung yang sudah menjurus ke tragedi. Jika tidak ada perubahan fundamental, maka kasus korupsi pimpinan daerah selanjutnya hanyalah tinggal menunggu waktu. Bandung harus memilih: menjadi kota yang indah dan berintegritas, atau menjadi ibukota korupsi berulang. Kita, sebagai warga, yang harus menentukan.
Silakan lihat video penjelasan lengkap KPK mengenai salah satu kasus korupsi yang terjadi di Bandung: [FULL] Penjelasan KPK Soal Kasus Korupsi Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Video ini relevan karena menjelaskan secara rinci modus operandi suap yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung sebelumnya, Yana Mulyana.
