Oleh: R. Yadi Suryadi – Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Porosmedia.com – Di balik setiap keberhasilan Kepala Daerah, selalu ada sosok yang bekerja dalam diam, mengatur ritme pemerintahan dari balik meja birokrasi — dialah Sekretaris Daerah (Sekda).
Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan jantung pengendali kebijakan, penggerak mesin birokrasi, dan penjaga konsistensi arah pemerintahan daerah.
Namun di banyak daerah, termasuk Kota Bandung dan Jawa Barat, posisi Sekda sering kali berada dalam bayang-bayang politik praktis, tersandera oleh kepentingan kekuasaan, atau bahkan terjebak dalam rutinitas administratif yang mematikan daya inisiatif birokrasi.
Sekda adalah panglima tertinggi dalam struktur birokrasi daerah, penentu irama pelaksanaan kebijakan, sekaligus penghubung antara visi politik Kepala Daerah dan realitas lapangan di tataran perangkat daerah.
Menurut R. Yadi Suryadi, “Sekda bukan sekadar pejabat pelaksana teknis, melainkan aktor strategis yang menentukan cepat atau lambatnya roda pemerintahan berputar. Jika Sekda lemah, maka seluruh sistem birokrasi akan kehilangan disiplin dan arah.”
Faktanya, tidak sedikit kebijakan Kepala Daerah yang gagal terimplementasi bukan karena visi yang salah, melainkan karena lemahnya fungsi koordinasi dan integrasi kebijakan di tangan Sekda yang tidak memiliki kendali kuat terhadap perangkat daerah.
Khusus di Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, posisi Sekda menjadi sangat vital. Dengan kompleksitas urusan publik, kepadatan institusi, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, peran Sekda tidak bisa hanya bersandar pada rutinitas administratif.
“Bandung dan Jawa Barat adalah etalase pemerintahan daerah. Jika Sekda di sini tidak kuat secara manajerial dan berani dalam koordinasi lintas sektor, maka wajah otonomi daerah akan tampak lemah,” tegas Yadi.
Ia menilai, Sekda seharusnya tampil sebagai arsitek kebijakan yang menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah pergantian kepala daerah. Dalam konteks ini, Sekda dituntut menjadi figur netral, berwawasan luas, serta tahan terhadap tekanan politik.
Peran Sekda yang ideal tidak cukup hanya dengan kemampuan administratif. Ia harus menjadi manajer kebijakan publik — mampu membaca arah politik Kepala Daerah, namun tetap berdiri tegak dalam prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
R. Yadi Suryadi menegaskan, “Sekda yang efektif adalah mereka yang berani menegur kepala dinas yang lalai, mengingatkan kepala daerah yang terlalu politis, dan memimpin birokrasi dengan teladan.”
Dalam praktiknya, banyak Sekda di berbagai daerah masih terjebak dalam kultur “asal aman”, lebih fokus pada penandatanganan dokumen ketimbang mendorong inovasi birokrasi. Padahal, tantangan reformasi saat ini menuntut Sekda tampil sebagai agen perubahan yang mendorong efisiensi, digitalisasi administrasi, dan pelayanan publik yang cepat.
Di tengah tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik, jabatan Sekda kini berada di bawah sorotan tajam masyarakat.
Transparansi anggaran, kinerja ASN, hingga efektivitas pelayanan publik kini menjadi tolok ukur nyata kualitas Sekda.
“Reformasi birokrasi tanpa ketegasan Sekda adalah omong kosong. Karena justru Sekda-lah yang memegang tombol pengendali sistem pemerintahan,” ujar Yadi.
Ia menilai, Sekda harus memiliki keberanian moral dan kapasitas teknokratik untuk menjaga agar birokrasi tidak terjebak dalam politik transaksional, sekaligus mampu menegakkan prinsip meritokrasi di tubuh ASN.
Kota Bandung sebagai barometer urban governance memiliki tantangan unik — mulai dari pengelolaan sampah, penataan ruang kota, hingga efisiensi anggaran publik.
Yadi menyoroti bahwa Sekda Kota Bandung dituntut mampu menjadi “dirigen” yang menata orkestrasi birokrasi lintas dinas agar kebijakan publik tidak berjalan sektoral dan tumpang tindih.
“Masalah Bandung bukan hanya teknis, tapi koordinatif. Di sinilah peran Sekda diuji. Ia harus mampu mempertemukan kepentingan antar-dinas dan memastikan setiap kebijakan publik berjalan selaras dengan visi kota,” katanya.
Salah satu ujian berat seorang Sekda adalah menjaga profesionalisme di tengah tekanan politik lokal. Sekda harus berdiri di garis tengah — tidak menjadi bagian dari politik kekuasaan, tetapi juga tidak abai terhadap arah kebijakan kepala daerah.
“Sekda yang profesional tahu kapan harus tegas dan kapan harus diplomatis. Ia harus bisa menolak intervensi tanpa menimbulkan friksi politik,” tutur Yadi.
Di sinilah ujian sejati Sekda: bagaimana tetap menjadi penjaga moral birokrasi ketika dinamika politik sering kali memaksa kompromi.
Otonomi daerah tidak akan berjalan efektif tanpa Sekda yang kuat, independen, dan berwawasan strategis.
Ketika Sekda berperan hanya sebagai pelengkap administrasi, maka birokrasi akan stagnan. Sebaliknya, ketika Sekda tampil sebagai pemimpin sejati birokrasi, maka pemerintahan daerah akan tumbuh dengan arah, irama, dan disiplin yang jelas.
Sebagaimana ditegaskan R. Yadi Suryadi:
“Sekda adalah panglima birokrasi yang menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan. Kuat atau lemahnya pemerintahan daerah tidak diukur dari retorika politik kepala daerah, tetapi dari seberapa solid birokrasi yang dipimpin Sekda.”
Dengan kata lain, di tangan Sekda-lah masa depan tata kelola pemerintahan daerah ditentukan.
Foto : R. Yadi Suryadi bersama Iswara Wakil DPRD Jabar
